Type to search

Berita

Tak Ada Perjanjian Kontrak, BNI Dihukum Bayar Kekurangan Pesangon

Share

small_95boomeecoPalu | Meskipun telah diberikan uang kompensasi sebagai pesangon dari putusnya hubungan kerja antara Erna Ridwan dan Ridwan Muhsen, dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) PT Persona Prima Utama. Namun Mahkamah Agung (MA) tetap menghukum PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku perusahaan pemberi kerja, membayar kekurangan uang pesangon terhadap kedua pekerja yang telah bekerja selama 14 tahun itu.

Awalnya tahun 1999, Erna dan Ridwan mengajukan lamaran ke BNI, lalu ditempatkan di BNI Donggala. Lalu pada tahun 2005, keduanya dialihkan hubungan kerjanya ke Yayasan Mitra Karya Membangun, dan akhirnya di tahun 2007 dialihkan ke PT Persona Prima Utama, tanpa ada perjanjian kerja kontrak secara tertulis.

Setelah 14 tahun mengabdi, Erna dan Ridwan diputuskan hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, dengan uang pesangon hanya sebesar Rp.13 juta. Tak terima dengan pemberian jumlah uang pesangon tersebut, keduanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu.

Dalam putusannya Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.PL tanggal 21 Juli 2014, PHI Palu menghukum BNI sebagai perusahaan pemberi kerja untuk memberikan uang pesangon kepada Erna sebesar Rp.35,9 juta, dan kepada Ridwan sebesar Rp.36,1 juta.

Tak puas dengan putusan PHI Palu, BNI mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/G/2014/PHI/PN.PL, yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014. BNI dalam memori kasasinya, menjelaskan hubungan kerja antara Erna dan Ridwan bukanlah dengan BNI, tetapi dengan PT Persona Prima Utama yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pembayaran Gaji.

Terhadap memori kasasi yang diajukan BNI, MA menilai PHI Palu tidak salah dalam menerapkan hukum. Kedua pekerja selaku Penggugat bukanlah termasuk tenaga kerja outsourcing, karena tidak ada alat bukti tertulis berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, sebagaimana ditentukan Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Dalam putusannya Nomor 629 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 21 Januari 2015, MA memperkuat Putusan PHI Palu, dan tetap menghukum BNI untuk membayar kekurangan uang pesangon terhadap Penggugat Erna dan Ridwan. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *