Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
419

Tak Diatur UU BPJS, Presiden Buat Aturan Sanksi Pencabutan Izin Usaha

74logo-bpjs-ketenagakerjaanJakarta | Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, menegaskan kesengajaan dan kelalaian perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, akan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha. Pernyataan tersebut di sampaikan di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Senin (15/06) siang.

Diungkapkan Elvyn, dalam pekan ini, Presiden akan segera menanda-tangani peraturan terkait pengenaan sanksi pencabutan izin usaha tersebut. Karena dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tidak mengatur adanya sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi perusahaan pemberi kerja.

Dalam ketentuan Pasal 55 UU BPJS, hanya diatur mengenai sanksi pidana, yaitu paling lama 8 (delapan) tahun penjara. Akan tetapi sanksi pidana tersebut, tidak membuat efek jera bagi pengusaha. Hal tersebut-lah yang pernah menjadi hambatan pelaksanaan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), sehingga pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dalam perkara No. 82/PUU-X/2012.

Kala itu, MK memutuskan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, diartikan bahwa setiap pekerja juga diberikan hak yang sama untuk dapat mendaftarkan pemberi kerjanya dan dirinya sebagai peserta BPJS, dengan syarat terjadi kesengajaan atau kelalaian untuk tidak mendaftar ke BPJS oleh pemberi kerja.

Elvyn juga menegaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah siap beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Juli 2015 mendatang. (***Sol)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of