Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.688

Tak Terima Diturunkan Jabatan, Pekerja Gugat Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bali | Tuntutan uang pesangon I Kadek Agus Mulyawan kepada PT Ocean Beach Hotel, dianggap tidak tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (20/04/2015) lalu. Karena yang menjadi pokok awal permasalahan adalah adanya penurunan jabatan (demosi), yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Kadek pertanggal 1 Juli 2010, yang diikuti dengan penurunan upah.

Menurut Majelis Hakim PHI Denpasar yang diketuai oleh Hakim Cening Budiana, keputusan penurunan jabatan merupakan bagian dari perintah kerja yang menjadi kewenangan perusahaan yang berlokasi di Jalan Arjuna Nomor 88X Legian, Kuta, Badung, Bali itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Kalau Penggugat merasa keberatan, yang dipermasalahkan semestinya penurunan jabatan atau demosi dimaksud, bukanlah menuntut pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak,” papar Hakim Cening saat membacakan pertimbangan hukum.

Atas keberatan tersebut, Kadek tidak bersedia memenuhi panggilan kerja yang dilayangkan kepada dirinya sebanyak 2 (dua) kali, tanggal 7 dan 11 Juli 2010. Sehingga, perusahaan pada tanggal 12 Juli 2010, menyatakan Kadek dikualifikasikan mengundurkan diri, akibat tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ketidak-hadiran Kadek, dijadikan dasar PHI Denpasar untuk menolak tuntutan Kadek seluruhnya. Sebab, PHI beranggapan, Kadek telah dinyatakan putus hubungan kerja karena mengundurkan diri. Sehingga tidak berhak atas uang pesangon dan penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak.

“Menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan atas uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan ditolak, dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c ditentukan uang penggantian hak adalah 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, maka tidaklah ada jumlah tertentu yang dikalikan 15% (lima belas persen) dimaksud, dengan demikian gugatan Penggugat atas uang penggantian hak dimaksud menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum untuk ditolak pula,” jelas Hakim Cening.

Terhadap putusan PHI Denpasar Nomor: 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps tersebut, Kadek menyatakan kasasi  ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 April 2015. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of