Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
684

Tak Terima Diturunkan Jabatan, Pekerja Pecat Pengusaha

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bengkulu | Permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Sakiran, dimenangkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Selasa (10/3/2015) lalu. Melalui surat tanggal 2 Desember 2014 yang diregister dengan perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl, Sakiran mengajukan pemberhentian hubungan kerja dirinya dengan PT Mega Auto Finance, dan menuntut pembayaran uang pesangon kepada dirinya sebesar Rp.171,9 juta.

Sakiran tak terima diturunkan jabatannya, yang semula sebagai Kepala Cabang menjadi Kepala Kolektor terhitung sejak 1 September 2014. Bukan hanya itu, upah yang biasa diterima Sakiran-pun turun dari semula sebesar Rp.7,3 juta sebulan menjadi Rp.3,7 juta. Sakiran telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya ke Dinas Tenaga Kerja, namun tidak tercapai kesepakatan.

Meskipun menolak diturunkan jabatan, Sakiran tetap melaksanakan kewajibannya dengan tetap bekerja pada jabatannya yang baru. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim PHI Bengkulu yang diketuai oleh Hakim Itong Isnaeni Hidayat. Dalam pertimbangan hukumnya, PT Mega Auto Finance yang berlokasi di Jalan Sutoyo RT.01 RW.01, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu itu, telah keliru dalam memerintahkan Sakiran untuk bekerja diluar pekerjaan yang telah diperjanjikan. 

Atas pertimbangan demikian, Majelis Hakim PHI Bengkulu menyatakan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Sakiran telah memenuhi ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Sakiran dapat dikabulkan, dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, yang seluruhnya sebesar Rp.190,4 juta.

Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja dapat mengajukan permohonan PHK atau meminta dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan pengusaha. Hal tersebut diatur dalam Pasal 169 ayat (1) yang berbunyi : Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of