Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
595

Terkait Penetapan Jaminan Pensiun, Ini 5 Tuntutan Buruh Terhadap Menko Perekonomian

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Jakarta | Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengecam sikap dan rumusan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan, yang merumuskan besaran manfaat dan iuran Jaminan Pensiun yang tidak rasional. Menurut Said Iqbal, sesuai dengan ketentuan dasar dalam UU SJSN, program Jaminan pensiun di selenggarakan untuk mempertahankan derajat kebutuhan hidup yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Dalam aksi hari keenamnya di Kemenko Perekonomian, Kamis (11/06) kemarin, Said Iqbal juga menjelaskan, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,” besaran manfaat jaminan pensiun bulanan tidak boleh lebih rendah dari angka 60 % dari gaji, PNS pun mendapatkan manfaat bulanan lebih dari 60%.” terangnya.

Karenanya, lanjut Said Iqbal, KSPI mengecam dan menolak rumusan Kemenaker terkait manfaat pensiun menggunakan rumus 1% × (masa iuran : 12 bulan) × rata rata upah tertimbang. Sehingga jika masa iur 15 tahun dengan gaji rata – rata 3 juta, peserta hanya menerima manfaat ( 15% dari 3 juta) atau Rp. 450.000. “Bila 40 tahun masa kerja dengan gaji rata rata hanya 3 juta, maka manfaat yang diterima hanya 40% dari 3 juta atau hanya Rp. 1.200.000/bulan, “ cetusnya.

Lebih lanjut, KSPI juga mengecam usulan iuran Jaminan Pensiun yang diusulkan Kemenkeu hanya 3% dari gaji. Angka ini sangat tidak rasional jauh dibawah iuran Jaminan Pensiun Singapura yg mencapai 33%, China 28% dan Malaysia 23%. “Di China, pengusaha membayar iuran jaminan pensiun sebesar 20% & pekerja 8%. Kemenkeu juga tidak mempersiapkan iuran untuk Jaminan pensiun PNS dan TNI/POLRI yang akan bergabung selambatnya pada 2029.” herannya. Dikatakannya, pihaknya enggan jika BPJS hanya digunakan untuk mengumpulkan dana yang nantinya hanya akan digunakan untuk membayar jaminan pensiun para PNS.

Karenanya, lanjut Said Iqbal, Kemenkeu harus mulai menyiapkan iuran Jaminan Pensiun bagi PNS, agar ketika bergabung selambatnya 2029 dengan BPJS, para PNS tidak ada kendala dan tidak menurun nilai manfaat yg diterima. Iqbal juga mengungkapkan, KSPI menilai Kemenkeu masih didominasi orang orang yang berfikiran neolib karena menurut salah satu tim BKF, Kemenkeu takut BPJS akan besar dan akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan negara, dimana dengan iuran 8% saja, pada 2030 akan terkumpul aset sekitar 3000 Triliun. “Kemenkeu lebih senang tunduk ikut arahan para pemodal dan lembaga keuangan internasional,” cetusnya.

Atas dasar itu KSPI pun tegas menyatakan sikap : 1. Meminta Menko Perekonomian untuk memperhatikan serius usulan dan aspirasi kaum buruh. 2. Manfaat bulanan jaminan pensiun adalah minimal sebesar 60% dari gaji rata rata setahun terakhir. 3. Iuran jaminan Pensiun sebesar 10-12% dari gaji rata rata setahun terakhir. 4. Buruh setuju dengan usulan iuran jaminan pensiun 8%, asalkan manfaat bulanannya sebesar 60% dari upah rata rata tahun terakhir ( bukan 15-40%). 5. Tetap memberi ruang kepada penyelenggara jaminan pensiun DPLK dan DPPK asalkan nilai iuran san manfaat pasti pensiub kepada buruh jauh lebih baik dari apa yabg diberikan BPJS Ketenagakerjaan. (sumber : website KSPI)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of