Type to search

Berita

Tidak Bekerja Karena Menolak Mutasi, PHI Kualifikasi Indispliener

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bekasi | Perpindahan tempat kerja dari satu bagian ke bagian lain (mutasi), memang merupakan hak prerogatif perusahaan dan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seringkali menolak mutasi dianggap sebagai perbuatan menolak perintah atasan yang layak.

Penolakan terhadap mutasi, sebaiknya dilakukan dengan tetap melaksanakan pekerjaan ditempat yang baru, dengan tetap memperselisihkan mutasi tersebut. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Heru Tri Prasetyo dan Joko Murdopo, keduanya tidak dapat menerima pemindahan tugas (mutasi) antar daerah, yaitu semula di Bekasi, Jawa Barat menjadi ke Denpasar, Bali.

Keduanya menduga mutasi tersebut adalah karena keterlibatan mereka dalam membentuk serikat pekerja pada 20 Maret 2014, sehingga adanya indikasi pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh PT Sukanda Djaya. Tetapi, perusahaan yang berlokasi di Kawasan MM 2100 Industrial Town, Jl. Halmahera, Blok EE2, Cibitung, Kab. Bekasi itu, menyangkal jika dikatakan mempunyai maksud memberangus serikat pekerja. Karena faktanya diperusahaan terdapat 2 (dua) serikat pekerja.

Atas penolakan mutasi yang mulai berlaku pada tanggal 14 dan 20 April 2014 tersebut, keduanya tidak bersedia hadir di kantor cabang Denpasar, Bali hingga perusahaan melakukan pemanggilan bekerja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 5 dan 13 Mei 2014. Namun keduanya tetap tidak hadir, dan perusahaan mengkualifikasikan keduanya telah mengundurkan diri dari perusahaan.

Terhadap hal demikian, Heru dan Joko tidak dapat menerima pengakhiran hubungan kerja karena mengundurkan diri. Dan keduanya berupaya untuk menyelesaikan melalui mekanisme bipartit hingga mediasi di Dinas Tenaga Kerja, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga keduanya mengajukan gugatan pada 10 Desember 2014 ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Majelis Hakim PHI Bandung menilai, mutasi yang dilakukan perusahaan ternyata bukan hanya pada Heru dan Joko, tetapi juga kepada hampir seluruh pengurus serikat pekerja yang baru dibentuk, sehingga tindakan perusahaan dapat dikatakan telah melakukan tindakan anti serikat atau bermaksud memberangus serikat pekerja.

Namun menurut Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Pranoto, ketidakhadiran kedua pekerja ditempat kerja yang baru adalah kekeliruan. Karena seharusnya Heru dan Joko mengikuti dan melaksanakan instruksi penugasan dari perusahaan. “Pengingkaran dan sikap yang menolak terhadap perintah dan instruksi tersebut berdampak pada terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di perusahaan Tergugat oleh Para Penggugat, khususnya Pasal 17 ayat 2 huruf h, ayat 3 huruf c dan ayat 6 PKB perusahaan,” tegas Hakim Pranoto membacakan amar pertimbangan hukumnya, Kamis (30/4/2015).

Dengan demikian, dalam putusannya Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, Majelis Hakim PHI Bandung menyatakan putus hubungan kerja antara Heru Tri Prasetyo dan Joko Murdopo dengan PT Sukanda Djaya, yang disertai kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) serta ayat (4) UU Ketenagakerjaan. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *