Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
784

Timbul : MA Potong Upah Proses, Langgar UU Ketenagakerjaan

Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.
Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.
Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) memotong 7 bulan upah yang diperkirakan sebesar Rp.42 juta sebagai pembayaran upah Karimun selama tidak dipekerjakan perusahaan tempatnya bekerja, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya Nomor 62/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2014, PHI Jakarta Pusat menghukum PT Power Asia Pacific untuk membayar upah proses sebesar 13 bulan upah kepada Karimun Manurung.

Karimun yang telah bekerja selama 12 tahun sebagai Media Relation Head, diputuskan hubungan kerja secara sepihak terhitung sejak tanggal 1 Juni 2013. Dengan didampingi oleh Timbul Siregar dari Serikat Pekerja Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Karimun menggugat perusahaan ke PHI Jakarta Pusat, dengan menuntut pembayaran pesangon sebesar Rp.167,9 juta, dan upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 9 bulan gaji.

Dalam keputusannya, PHI Jakarta Pusat menghukum perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Selatan itu, untuk membayar secara tunai kepada Karimun yang menerima upah sebesar Rp.6 juta perbulan, yaitu uang pesangon sebesar Rp.45 juta, dan upah selama 13 bulan sebesar Rp.78 juta.

Terhadap Putusan PHI Jakarta Pusat, perusahaan mengajukan permohonan kasasi ke MA pada tanggal 6 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 121/Srt.Kas/PHI/2014/PN.Jkt.Pst., yang diikuti dengan memori kasasi tanggal 19 November 2014. Dalam alasan kasasi, diantaranya perusahaan keberatan dengan penghukuman upah proses sebesar 13 bulan upah, padahal yang dituntut adalah sebesar 9 bulan upah.

“Namun demikian perlu adanya perbaikan sekedar mengenai upah proses menjadi = 6 bulan x Rp6.000.000,00 = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),” tegas Hakim Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., membacakan amar pertimbangan Putusan MA Nomor 31 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 29 Januari 2015.

Putusan MA tersebut mengundang reaksi protes dari Timbul Siregar, selaku Kuasa Hukum dari Karimun, dirinya memandang pemikiran Hakim MA masih berkutat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 150/Men/2000. Dalam Kepmen yang hingga kini belum secara tegas dinyatakan dicabut itu, membatasi upah proses hanya 6 bulan.

“Ini jelas melanggar Pasal 155 ayat (3) UU 13/2003, seharusnya MA menetapkan upah proses hingga putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, sampai hari dimana putusan tersebut diucapkan,” ujar Timbul ketika dihubungi redaksi buruhonline.com melalui sambungan telepon, Sabtu (6/6).

Timbul juga mencontohkan beberapa kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja yang serupa dengan kasus yang ia tangani, dengan putusan MA yang mengurangi penetapan besaran upah proses dari yang telah ditetapkan oleh PHI. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of