Type to search

Buruh Migran

TKI ABK Mudah di-PHK Sepihak, Pemerintah Didesak Buat Kebijakan

Share
Ilustrasi. (foto: tribunnews.com)

Ilustrasi. (foto: tribunnews.com)

Jakarta | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pemilik kapal/Owner di luar negeri banyak menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berprofesi sebagai Pelaut, atau sering dikenal dengan istilah Anak Buah Kapal (ABK). Hal tersebut dinilai sangatlah merugikan para TKI Pelaut, ketika mereka (ABK) dipulangkan secara sepihak sebelum menyelesaikan kerjanya/finish contract sesuai Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang telah disepakati.

“Otomatis hak-hak mereka yang menjadi jaminan di perusahaan pengirim (Indonesia) dianggap hangus,” ujar Imam Ghozali, Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) kepada buruhonline.com via rilis tertulisnya Minggu, (21/6).

Berdasarkan kasus yang ditangani, lanjut Imam, pengaduan kasus TKI Pelaut yang diadukan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hampir semua terkait pemulangan secara sepihak dan sisa gajinya tertahan di perusahaan Owner atau di perusahaan pengirim. Selain itu, tak sedikit pula TKI Pelaut yang justru dituntut ganti rugi tiket kepulangan karena telah dianggap melanggar PKL. Padahal, para TKI Pelaut kerap tak tahu kenapa mereka dipulangkan sebelum finish contract.

Sebagai contoh, kasus 5 ABK (Rudi Css) yang diberangkatkan oleh PT. LPB. Mereka sudah bekerja selama 11 bulan di perairan Amerika, pulang karena selama bekerja gaji yang dijanjikan diatas kapal tidak dibayar. Setelah mereka tiba di Indonesia, bukannya di bayar sisa gajinya malah mereka dituntut oleh PT. LPB sebesar U$D 1600 karena dianggap melanggar PKL. Kemudian Kasus ABK atas nama T.S. yang mengaku baru 7 bulan kerja di perairan Uruguay tanpa sebab dipulangkan. Gajinya tertahan 3 bulan di perusahaan pengirimnya dan ketika akan diambil, justru ia dituntut balik oleh perusahaan sebesar U$D 1580 sebagai ganti rugi tiket pesawat kepulangan, dan 2,5 juta rupiah untuk menebus dokumen persyaratan sebelum berangkat.

Ada juga 11 ABK yang sudah 18 bulan kerja dipulangkan dari Thailand, alasannya kapal akan renovasi (ngedok) dalam waktu yang lama dan semua ABK dipulangkan secara sepihak. Dan ironisnya, selama 18 bulan kerja mereka baru menerima haknya selama 6 bulan. sedangkan yang 12 bulan tidak dibayarkan. “Saya pulang tidak bawa uang sepeserpun, gaji saya cuma dibayar 6 bulan dan sudah habis untuk biaya kebutuhan di Thailand. Sedangkan yang 12 bulan tidak dibayar dan disuruh mengambilnya ke Taiwan oleh kapten kapal,” papar Muclisin salah satu korban, yang terlantar di terminal III Bandara Soekaro Hatta, Sabtu (20/6) dini hari.

Menurut SPILN, kedepan, Pemerintah segera memperbaiki tata kelola tentang penempatan dan perlindungan TKI Pelaut. Fakta di lapangan, banyak Perusahaan pengirim TKI Pelaut yang tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). itu harus segera ditegaskan dan diprioritaskan, terutama oleh Kementrian Ketenagakerjaan yang mempunyai kewenangan sebagai pembuat kebijakan. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *