Senin, 16 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
392

TKI di Malaysia Kecewa, Nusron Wahid Pentingkan Muktamar NU Ketimbang TKI

Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI. (foto: cakra-online.com)
Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI. (foto: cakra-online.com)
Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI. (foto: cakra-online.com)

Malaysia | Nusron Wahid diharapkan mampu menunjukkan prestasinya dalam mengurus masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebab selain sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), saat ini Nusron Wahid telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi seorang pejabat negara. Yakni, mengepalai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Nusron Wahid seharusnya lebih fokus ngurusi TKI ketimbang sibuk/terlalu vokal mengusulkan mekanisme pemilihan pimpinan Nahdatul Ulama (NU) pada muktamar ke-33 Agustus mendatang. Pandangan tersebut disampaikan oleh Haris Alfian, Wakil Tanfidz Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama (PCI NU) Malaysia dan Andik Ae Ketua Persatuan Tenaga Kerja Indonesia Anti Diskriminasi (Pertimad) Malaysia dalam keterangan tertulisnya kepada buruhonline.com pada Senin, (22/06).

“NU dan BNP2TKI ibarat dua sisi mata uang yang berbeda tetapi satu tujuan yaitu untuk sama-sama mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini mengurus tanggungjawab yang telah diamanahkan sebagai kepala BNP2TKI haruslah didahulukan, mengingat banyaknya permasalahan TKI yang perlu segera dicarikan solusi”, tegas Haris Alfian.

Sementara Andik Ae menambahkan, Pak NW itu orangnya kurang  mau mendengar permasalahan TKI yang kami sampaikan. Padahal, kami siap membantu. “Kalau pak NW tidak sanggup atau tidak mampu ngurusi TKI dan malah sibuk ngurusi muktamar NU ya lebih baik berhenti saja jadi kepala BNP2TKI,” terang Andik.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) Cabang Malaysia, Figo Kurniawan mengomentari perihal tersebut, bahwa Nusron Wahid yang nampaknya belum sadar, bahwa selain sebagai Ketua PP GP Ansor saat ini dia menjadi pejabat negara yang mengurus masalah TKI dengan setumpuk masalah yang belum terselesaikan.

Kata Figo, di Malaysia, permasalahan TKI illegal yang jumlahnya ratusan ribu perlu segera dicarikan solusi, proses pemulangan TKI illegal yang harus melalui agency swasta dengan biaya yang mencekik, juga masih berjalan meski sudah banyak dikeluhkan. Belum lagi masalah TKI yang berada di penjara dan TKI yang terancam hukuman mati, seharusnya juga menjadi tanggung jawab BNP2TKI (selain KBRI/Kemenlu) sebagai sebuah Badan Perlindungan TKI. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of