Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
450

Akibat Dualisme Aturan, Banyak TKI ABK di Luar Negeri Jadi Budak

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Adanya lebih dari satu ketentuan pengaturan penempatan dan perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di luar negeri, mengundang tanya, “menjadi kewenangan siapa?”. Pertanyaan tersebut muncul, karena banyaknya kasus yang menimpa TKI ABK di kapal ikan asing di luar negeri.

Padahal, tiga kementerian dan satu pejabat setingkat menteri, yaitu Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, menerbitkan aturan yang sama terkait TKI ABK.

Masih ingat, pada Juli 2012 silam. Terungkap sebanyak 203 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) menjadi korban Perdagangan Orang. Hingga kini kasus mereka belum juga terselesaikan, mereka diperbudak ditengah laut, dipaksa kerja 20 jam sehari dan ditelantarkan selama 6 bulan serta tidak digaji.

Menyusul kasus penelantaran dan perbudakan 74 ABK di Cape Town, Afrika Selatan, kemudian pada 2013 ada 9 ABK WNI yang diketahui membunuh Kapten dan Enginer kapal, tragedi tersebut terjadi bukan tanpa sebab tetapi karena perbudakan dan perlakuan tidak manusiawi sewaktu mereka ditengah laut.

Kemudian, ada 15 ABK WNI di Mauritius yang juga diperbudak dua tahun tak digaji, ketika mereka pulang mereka hanya diberi uang tali kasih sebesar 7,5 juta perorang dan kasus dianggap selesai. Lalu kasus 30 ABK WNI yang dipekerjakan diatas kapal pencuri ikan (Thunder) dan kemudian kapal tersebut ditenggelamkan oleh kaptennya, kasus Oryong 501, dan 5 ABK yang meninggal karena malnutrisi di Senegal.

Baru-baru ini telah terjadi di Angola, Afrika, sebanyak 26 ABK WNI jadi korban penelantaran dan over contract. Mereka sudah pulang, tetapi masih ada 4 lagi yang belum dipulangkan hingga detik ini. Di Trinidad and Tobago juga ada 17 ABK WNI yang tidak jelas nasibnya setelah kapal mereka (MV. RELIENCE) terbakar, ada juga yang mengalami ketidaklayakan komsumsi. Masa kerja 20 jam perhari cuma dikasih makan nasi putih sama timun, yang dialami oleh 20 ABK WNI di kapal Ocean Atun 12 di Chaghuarammas.

Di Peru, ada sekitar 55 ABK WNI yang didiskriminasi gajinya, mereka mengaku terdapat perbedaan gaji yang sangat jauh. Jika ABK asal China bisa digaji hingga $600/bulan, maka ABK WNI hanya $300/bulan padahal dengan kerja dan jabatan yang sama.

Terhadap kondisi demikian, Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Imam Ghozali mengharapkan pemerintah segera memberi kejelasan akan regulasi ABK WNI yang bekerja di luar negeri. Pemerintah melalui Kemnaker, Dephub, KKP, Kemlu, dan BNP2TKI bisa melakukan rapat koordinasi guna membahas tata kelola tersebut, tutup Imam. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of