Type to search

Sekitar Kita

Amelia Anggraini: Revisi UU PPHI Harus Pro Buruh

Share
Amelia Anggraini, Anggota Komisi IX DPR RI. (foto: rmol.com)

Amelia Anggraini, Anggota Komisi IX DPR RI. (foto: rmol.com)

Jakarta | Revisi terhadap mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang selama ini menggunakan dasar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, harus pro terhadap kaum buruh, demikian dinyatakan Amelia Anggraini, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Jum’at (10/7) siang.

Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan selama ini tidak sesuai dengan teori dalam UU 2/2004. Prakteknya, penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja yang dialami buruh bisa bertahun-tahun. Hampir semua PHK itu berasal dari keinginan pengusaha, tetapi yang terkena dampak dari lamanya penyelesaian di pengadilan adalah buruh.

Senada dengan Amelia, Peneliti pada Constitutional Review Labour, Research and Consulting, Muhammad Hafidz mengatakan, dirinya tengah mengusulkan 3 (tiga) isu pokok terurai dalam 20 pasal dalam revisi UU PPHI. Pertama, revisi terhadap Pasal 96 UU PPHI, yaitu keharusan membayar upah buruh yang sedang menunggu putusan dari PHI, baik adanya skorsing atau tidak.

Kedua, revisi terhadap mekanisme penyelesaian PHI, dengan menambahkan pasal baru yaitu Pasal 2A, yang terdiri dari dimasukkannya penyelesaian melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Hafidz mengatakan, perselisihan hubungan industrial mengenai hak yang sudah mendapatkan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, tidak perlu lagi disengketakan ke PHI, tetapi PHI langsung saja melakukan upaya paksa dengan meng-eksekusi Nota tersebut.

Selain itu, penyelesaian melalui mediasi dilakukan di dalam pengadilan seperti yang berlaku umum pada pengadilan umum, yang diselenggarakan bukan diluar pengadilan. Hafidz juga mempersoalkan tidak adanya pengaturan detail mengenai batasan waktu penyelesaian prosedural di Mahkamah Agung (MA).

“Dalam UU Kepailitan, diatur secara detail penyelesaian pada tingkat kasasi di MA. Sejak penerimaan berkas, penetapan hari sidang, pembacaan putusan hingga pengiriman salinan putusan MA ke pengadilan pengaju. Lalu kenapa di UU PPHI hal tersebut tidak diatur?,” papar Hafidz.

Ketiga, diperlukannya pengaturan secara detail mengenai batasan waktu pelaksanaan eksekusi, sejak dari aanmaning (teguran), eksekusi putusan perbuatan, penyitaan barang, hingga lelang terhadap obyek sita, jelas Hafidz, Jum’at (10/7) saat ditemui di Gedung DPR. (***Ys)

1 Comment

  1. amelia anggraini 24 Juni 2017

    harus selalu pro pekerja

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *