Type to search

Buruh Migran

BNP2TKI, Aturan Sendiri Jangan Dilanggar

Share

KTKLNJakarta | Salah satu syarat untuk TKI Pelaut Perikanan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dari BNP2TKI adalah asuransi, itu sebagaimana bunyi dari ketentuan Peraturan Kepala BNP2TKI (PERKA) Nomor: PER. 03/KA/1/2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

Selain itu, sebelum calon TKI Pelaut mendapatkan KTKLN, mereka harus melampirkan persyaratan seperti; Paspor, dan Buku Pelaut. Namun fakta di lapangan, selain asuransi yang tidak jelas, dalam Paspor pun terkadang ada yang salah, misal, harap melapor ke KBRI Trinidad. Padahal, di Negara Trinidad belum ada KBRI. Dan yang terparah adalah ternyata banyak dokumen Buku Pelaut mereka (Pelaut) yang dipalsukan. Tetapi, anehnya mereka bisa mendapatkan KTKLN?

Para Pelaut sudah menganggap dirinya Legal/Prosedural, dengan kepemilikan KTKLN yang adanya di akhir sebelum pemberangkatan otomatis semua dokumen sudah terverifikasi oleh petugas penerbit KTKLN sesuai dengan tugas BNP2TKI dalam hal pengawasan, papar Bambang Suherman, Kabid Advokasi dan Hukum Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN).

Untuk itu, para TKI Pelaut menghimbau kepada BNP2TKI untuk dapat bertanggungjawab terkait kepemilikan KTKLN yang telah diterbitkan. Pasalnya, banyak yang mengalami permasalahan seputar gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, dan PHK sepihak hingga dipotong biaya tiket pemulangan, karena pulang sebelum masa kontrak kerja berakhir. Ironisnya, sengketa tersebut diselesaikan melalui proses mediasi di BNP2TKI, dan tidak ada bantuan hukum untuk korban. Dalam proses mediasi, petugas mediasi/mediator dan advokat yang disediakan oleh BNP2TKI hanya ada ditengah dan menengahi. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *