Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
429

Buruh Pabrik Helmet NHK, Serukan Mogok Kerja

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bogor | Seruan mogok kerja melalui mediaonline seperti facebook, kepada seluruh pekerja pabrik helmet (NHK) terus dikampanyekan. Seruan itu berisikan penolakan terhadap pergantian jam kerja, penerapan sistem perjanjian kontrak, pembayaran upah dibawah upah minimum dan tidak seluruh pekerja diikutsertakan dalam program jaminan sosial, demikian pernyataan Fauzan yang merupakan salah satu pengurus serikat pekerja diperusahaan itu, seperti dikutip dari solidaritas.net.

Para pekerja PT Danapersadaraya Motor Industri tersebut, keberatan dengan penggantian jam kerja yang akan diterapkan perusahaan. Keberatan itu dituangkan dalam angket yang disetujui oleh pihak serikat pekerja dengan turut serta menanda-tangani angket, dan baru disosialisasikan oleh pihak perusahaan.

“Sebelum mengadakan angket, kami telah sampaikan ke pihak serikat pekerja, ada karyawan yang bersedia dan ada juga yang tidak. Itu kan hak mereka. Tetapi akhirnya mereka bersedia dengan menanda-tangani risalah perundingan,” ujar Ani selaku HRD menjelaskan kepada buruhonline.com, Kamis (9/7), ketika ditanya seputar rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh para pekerja perusahaan yang berada di Kawasan Branta Mulia, Citeureup, Bogor itu.

Ani juga menjelaskan, telah ada kesepakatan antara perusahaan dengan pihak serikat pekerja, terkait penerapan sistem kerja kontrak di tahun 2012. Dalam kesepakatan itu, meskipun diberlakukan sistem kerja kontrak tetapi mengatur kewajiban perusahaan untuk memberikan uang pesangon kepada pekerja yang diputus kontrak kerjanya karena melakukan tindakan indisipliener, seperti mangkir.

“Kami tetap berikan mereka uang pesangon, jika mereka diputus kontrak”, tegas Ani. Selain itu, perusahaan juga telah mendaftarkan hampir 650 pekerja dari 900 pekerja ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan. “Kami berusaha diakhir tahun 2015 ini, seluruh pekerja yang jumlahnya 900 orang masuk BPJS”, tambah Ani.

Ani juga membantah bahwa perusahaan tidak bersedia membayar upah minimum tahun 2015, yang besarannya telah direvisi sebesar Rp.65 ribu perbulan oleh Gubernur Jawa Barat pada bulan Desember 2014 lalu. “Kami bersedia menjalankan upah baru, tapi tunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selama menunggu kami menawarkan untuk membuat kesepakatan pembayaran kekurangan upah sebelum ada putusan pengadilan itu, agar kepastian hukumnya terjamin”, papar Ani.

“Justru kini pihak serikat pekerja yang tidak bersedia membuat kesepakatan pembayaran kekurangan upah,” jelas Ani. Ketika ditanya mengenai sikap perusahaan atas rencana mogok kerja yang akan dilakukan para pekerjanya, menurutnya hal tersebut adalah hak para pekerja, yang dilindungi oleh undang-undang. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of