Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
373

Di-PHK Karena Membuka Pintu Secara Paksa, PHI Perintahkan Kerja Kembali

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Indramayu | Tindakan Samsudin yang membuka pintu ruangan secara paksa di PT Chang Jui Fang Indonesia hingga menyebabkan rusaknya dudukan gembok pintu, yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2013 untuk mengambil charger dan sweeter miliknya yang tertinggal, berujung pada keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam surat tertanggal 7 September 2013, Samsudin yang bekerja sejak Juli 2004, tidak lagi diperkenankan untuk memasuki lokasi perusahaan yang berada di Jl. Raya Losarang, Km. 71, Indramayu itu. Karena perusahaan mengkategorikan tindakan Samsudin dalam golongan kesahan berat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Merasa diperlakukan tidak adil, atas sebab kerugian yang tidak seberapa dari rusaknya dudukan gembok ruangan di perusahaan. Samsudin pada 10 Desember 2014 mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang diregister dengan perkara Nomor 193/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg.

Samsudin menuntut upah selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Oktober 2013, sebagaimana surat yang diterbitkan perusahaan tanggal 7 September 2013. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Wasdi Permana menilai tuntutan Samsudin patut dikabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

“Mengabulkan gugatan provisi Penggugat,” ujar Hakim Wasdi, Rabu (20/5/2015) membacakan amar putusan. Lebih lanjut, Hakim Wasdi menetapkan kewajiban perusahaan untuk membayar upah Samsudin sebesar Rp.6,7 juta, sebagai akibat hukum dari tindakan perusahaan yang melarang Samsudin memasuki lokasi perusahaan.

Selain itu, Samsudin juga meminta PHI Bandung untuk membatalkan keputusan PHK yang dijatuhkan kepadanya, dan menuntut agar dipekerjakan kembali pada posisi semula. Hal tersebut menurut Samsudin, karena PHK yang dilakukan perusahaan tanpa disertai bukti adanya putusan pengadilan umum yang menyatakan dirinya bersalah.

Terhadap alasan gugatan Samsudin, Hakim Wasdi menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2013 tanggal 28 Oktober 2004, yang menyatakan ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat dijadikan alas serta dasar hukum untuk memutuskan hubungan kerja seseorang, tanpa terlebih dahulu dinyatakan bersalah oleh pengadilan umum.

“Oleh karena tindakan Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat sebagaimana dalam surat pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan tindak pidana dan atas pelanggaran tersebut belum disertai dengan adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum mengikat, maka surat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum, maka dengan demikian terhadap petitum Nomor 05 haruslah dikabulkan,” ujar Hakim Wasdi.

“Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula dengan Surat Peringatan ke II terhitung sejak putusan ini dibacakan,” lanjutnya. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of