Type to search

Jaminan Sosial

Dibalik Polemik BPJS, Hak TKI Tidak Diakomodir

Share

74logo-bpjs-ketenagakerjaanJakarta | Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), menghimbau kepada pemerintah untuk mengikutsertakan Buruh Migran/TKI dan keluarganya agar masuk dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jika Tenaga Kerja Asing (TKA) saja dicover kenapa TKI dikesampingkan haknya sebagai rakyat Indonesia.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat  agar  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. jika hidupnya sudah layak, tidak mungkin rakyat Indonesia berbondong-bondong berangkat ke luar negeri untuk jadi TKI.

Selama ini, jaminan sosial untuk TKI diserahkan kepada pihak swasta. Sebagai contoh, asuransi TKI yang diikutsertakan dalam penerapan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang mewajibkan TKI membayar premi sebesar 400 ribu rupiah dengan rincian 50 ribu untuk pra, 300 ribu untuk masa, dan 50 ribu untuk purna penempatan banyak dijadikan proyek bisnis oleh oknum nakal. itu terjadi pada ratusan ribu TKI Pelaut yang bekerja di kapal ikan berbendera asing di perairan internasional.

Kasus 203 TKI Pelaut yang terlantar di Trinidad and Tobago pada 2012 silam, 74 TKI Pelaut di Cape Town, Afrika pada 2013, 26 TKI Pelaut yang over kontrak di Angola, Afrika pada 2015, 27 TKI Pelaut di Trinidad and Tobago pada 2015, dan 11 TKI Pelaut di Thailand pada 2015 dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu semua merupakan potret buram dari buruknya asuransi TKI, karena dengan KTKLN yang dimiliki para TKI Pelaut tersebut diatas, para korban tidak bisa mengklaim asuransinya ketika mereka bermasalah terkait hak gaji yang tidak dibayar, PHK sepihak dan kecelakaan kerja hingga meregang nyawa. Padahal, dalam proses pembuatan KTKLN, para TKI Pelaut dipotong untuk biaya pembuatannya melalui gajinya oleh pihak perusahaan pengirim. Terkait itu konspirasi oknum perusahaan dan oknum penerbit KTKLN itu bukan urusan si TKI Pelaut.

Kedepan, SPILN berharap dalam revisi PP Jaminan Pensiun harus memasukan TKI dan Jaminan Hari Tua dapat di tarik setelah dua tahun menjadi peserta karena kontraknya maksimal dua tahun, tegas Bambang Suherman Kabid Advokasi dan Hukum SPILN.

Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6  (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Iuran adalah sejumlah uang yang  dibayar secara teratur oleh Pemerintah. Peserta, pemberi kerja, dan/atau pekerja. Jika pekerja asing di Indonesia saja dicover, sudah sepatutnya pekerja Indonesia di luar negeri juga dicover BPJS demi terpenuhinya asas  kemanusiaan asas manfaat, dan asas keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *