Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
353

Empat Nyawa TKI Diujung Tanduk, Kemlu Nyatakan Ramadhan Sidang Tutup

0308aJakarta | Empat TKI nyawanya diujung tanduk, Kemenlu nyatakan bulan puasa persidangan rehat. Keempat TKI tersebut adalah, Tuty Tursilawati (36) dan Etty Toyib (35), keduanya berasal dari Majalengka, Jawa Barat, serta Ato Suparto bin Data alias Nawali Hasan Ihsan asal Cirebon, dan Agus Ahmad Arwas alias Irwan Irawan Empud Arwas asal Sukabumi.

“Kasus saya bagaimana pak? Apa upaya dari BNP2TKI atas laporan kakak saya (Enah). Apa sudah ditindaklanjuti dan bagaimana dengan Kemenlu, apa sudah menyiapkan lawyer handal buat saya?” tanya Ato Suparto, salah satu TKI yang terancam vonis mati kepada Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) via pesan singkatnya, Jumat (10/7) kemarin.

Sebelumnya, SPILN pernah mendatangi BNP2TKI untuk menanyakan tindaklanjut atas pengaduan dari pihak keluarga Ato. Namun, BNP2TKI mengklaim sudah ada yang menangani kasusnya. SPILN menghimbau agar BNP2TKI selaku badan pelindung TKI bisa berkoordinasi dengan Kemlu terkait kasus tersebut.

Minggu kemarin, SPILN juga mengajak Pihak Keluarga Ato untuk langsung datang ke Kemlu cq. Dit. PWNI BHI. Uki Ami, selaku staf fungsional kawasan Arab Saudi menyatakan bahwa kasus Ato sudah ditangani pengacara. Berkasnya sudah disiapkan tinggal masuk banding, kemungkinan di bulan Ramadhan sidang akan diistirahatkan dan dilanjut setelah lebaran.

Sementara dalam kesempatan berbeda, Anggota Dewan Komisi IX DPR RI, Irma S. Chaniago menyatakan, bahwa mandat Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI jelas, negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam mau pun di luar negeri di Jakarta, pada Rabu (8/7/2015).

Menurut dia, langkah perlindungan dan bantuan hukum dari pemerintah mendesak dilakukan. Irma menyebutkan, Pasal 7 UU 39/2004 mengatur tentang kewajiban pemerintah melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus merespon cepat dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman bagi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Belum lama ini, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Azis mengeluarkan dekrit penambahan waktu untuk minta maaf kepada keluarga korban. Hal ini bertujuan memberi kesempatan tersangka terbebas dari hukuman mati.

Dekrit penambahan waktu untuk permintaan maaf kepada kelurga korban yang dikeluarkan Raja Arab Saudi harus segera gayung bersambut. Artinya, pemerintah melalui Presiden segera bertindak cepat melakukan lobi atas kasus tersebut sehingga ada keringanan hukuman, bahkan pembebasan hukuman, tutup politisi Partai Nasdem itu. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of