Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
363

Empat TKI di Arab Saudi Terancam Hukuman Mati

Ilustrasi

0308aJakarta | Empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat di Arab Saudi terancam hukuman mati, karena kasus pembunuhan. Mereka adalah Tuty Tursilawati (36) dan Etty Toyib (35). Keduanya berasal dari Majalengka, Jawa Barat.  Dua lainnya adalah Ato Suparto bin Data alias Nawali Hasan Ihsan asal Cirebon dan Agus Ahmad Arwas alias Irwan Irawan Empud Arwas asal Sukabumi.
 
Menanggapi kasus tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menegaskan apapun  kesalahan mereka, Negara wajib memberikan perlindungan dan bantuan hukum. “Mandat Undang-undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI jelas, bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri,” tegasnya di Jakarta, Rabu (08/7/2015).
 
Menurutnya, langkah mendesak yang harus dilakukan Pemerintah adalah pemberian bantuan hukum terhadap para TKI itu dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Negara wajib memberikan bantuan hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah,” ujar politisi NasDem ini.
 
Dia bilang, mandat UU 39/2004 Pasal 7, mengamanatkan kewajiban Pemerintah melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. “Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan,” jelasnya.
 
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak menjalankan mandat UU tersebut. Karena itu, Pemerintah harus melakukan diplomasi antar kepala Negara. Langkah diplomasi ini sangat penting setidaknya untuk meringankan hukuman mereka.

Presiden Jokowi harus merespon cepat atas nasib warga negaranya yang terancam hukuman qisas agar meringankan hukuman mereka dengan melobi Raja Arab Saudi. Pasalnya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Azis belum lama mengeluarkan dekrit penambahan waktu untuk permintaan maaf kepada keluarga korban. Hal itu agar memberi kesempatan tersangka terbebas dari hukuman qisas (hukuman pancung). Dari penambahan waktu inilah bisa terjadi negosiasi permintaan maaf lebih panjang, intervensi dalam memberi jeda waktu, untuk memberi kesempatan keluarga korban memaafkan.
 
“Dekrit penambahan waktu untuk permintaan maaf kepada kelurga korban yang dikeluarkan Raja Arab Saudi harus segera gayung bersambut. Artinya, Pemerintah melalui Presiden segera bertindak cepat melakukan lobi atas kasus tersebut sehingga ada keringan hukuman, bahkan pembebasan hukuman,” tukas Irma. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of