Type to search

Sekitar Kita

Jelang MEA, Pengadilan Perburuhan Harus Minimalisasi Ijin PHK

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diresmikan pada awal tahun 2016 nanti, harus diimbangi dengan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tersebut tidak hanya sekedar mempersulit tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, tetapi juga meminimalisasi pemberian ijin pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan ke Pengadilan Perselisihan Perburuhan.

Peneliti pada Constitusional Review Labour, Research and Consulting, Muhammad Hafidz menilai kemudahan pemberian ijin PHK terhadap pekerja yang diajukan oleh pengusaha ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang mengadili sengketa ketenagakerjaan, adalah disebabkan adanya pengaturan yang berbeda dalam dua Undang-Undang.

Ia berharap, Pengadilan memperketat syarat pemberian ijin PHK yang diajukan pengusaha terhadap buruhnya. Karena pemberian ijin PHK tersebut dapat berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran, dan berakibat pada bertambahnya beban Negara dalam menyediakan lapangan kerja.

Ia juga menjelaskan, bahwa pengetatan pemberian ijin PHK dapat berdampak pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi yang sedang berlangsung sejak tahun 2012 hingga 2045 mendatang. Bonus demografi itu akan memberikan sumbangsih angkatan kerja usia produktif (dari 19-45 tahun) sebanyak 4,5 juta per tahun.

“MEA dan bonus demografi harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi, bukan sebaliknya,” tukasnya, Rabu (22/7) kepada buruhonline.com melalui sambungan telepon, ketika sedang bersiap memberikan masukan revisi terhadap UU PPHI ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 151 ayat (1), mewajibkan kepada pengusaha dan pekerja untuk mengusahakan dengan segala daya upaya tidak terjadi PHK. Tetapi dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Penjelasan Umum, mengatur kebolehan PHK apabila salah satu pihak sudah tidak lagi menghendaki untuk terikat dalam suatu hubungan kerja.

“Dengan memberlakukan dua undang-undang yang saling bertentangan itu, Pemerintah semakin terlihat setengah hati dalam memberikan perlindungan bagi pekerja,” tutup Hafidz. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *