Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.692

Kadaluarsa Dalam UU Ketenagakerjaan Dibatalkan MK, MA Terapkan UU PPHI

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Surabaya | Mahkamah Agung (MA) membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/G/2014/PHI.Smg tertanggal 17 September 2014, yang menghukum PT Sandy Putra Makmur untuk membayar uang pesangon kepada Slamet Latman, dkk (107 orang) sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

MA dalam amar putusannya Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 18 Maret 2015, mengabulkan permohonan kasasi perusahaan dan menolak gugatan Slamet Latman, dkk. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Yulius, mengatakan gugatan Slamet yang diajukan di PHI Semarang pada tanggal 15 April 2014, telah kadaluarsa.

MA menilai, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan yang berlokasi di Jl. Sriwijaya No. 4, Kota Semarang itu, telah terjadi pada akhir bulan Desember 2012. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), gugatan Slamet kadaluarsa. Padahal gugatan yang diajukan Slamet adalah PHK karena dialihkan hubungan kerjanya dari PT Sandy Putra Makmur ke PT Emesha.

“Dengan demikian terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, sedang gugatan diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 April 2014 dalam waktu lewat 2 tahun, maka gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak,” jelas Hakim Yulius.

Menurut Peneliti pada Constitutional Review Labour, Research and Consulting, Muhammad Hafidz mengatakan putusan MA tersebut telah meniadakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013, yang menyatakan tidak lagi mengikat secara hukum Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu berupa batas waktu 2 (dua) tahun dalam melakukan penuntutan terhadap segala kewajiban pembayaran dari akibat hukum yang timbul atas adanya maupun berakhirnya hubungan kerja.

“Terdapat kesamaan makna dalam Pasal 96 UU Ketenagakerjaaan dengan Pasal 82 UU PPHI, dan seharusnya tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus sebuah perkara,” jelas Hafidz. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of