Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
360

Kegiatan Operasional Berhenti, MA Batalkan Upah Selama Dirumahkan

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) dalam peradilan tingkat kasasi atas permohonan PT Bagas Solusi Indoensia (Persero), membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mewajibkan perusahaan yang berlokasi di Wisma Aerotopografia, Jalan Cempaka Putih Barat III, Nomor XXVI, Nomor 42, Jakarta Pusat itu, untuk membayar upah selama merumahkan Yunizar Ichsan, dkk (18 orang) sejak 4 Juli 2013.

Akibat pembatalan Putusan PHI Jakarta Pusat Nomor 97/PHI.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 25 September 2014 tersebut, Yunizar dkk yang sebelumnya adalah Penggugat, kehilangan upah sebesar lebih dari Rp.192 juta. Alasan MA membatalkan Putusan PHI adalah karena kegiatan operasional perusahaan telah berhenti.

“Bahwa namun demikian putusan Judex Facti perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah selama dirumahkan, oleh karena secara faktual sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan pemutusan hubungan kerja kegiatan operasional perusahaan telah berhenti, maka upah selama dirumahkan tidak perlu diberikan,” ujar Hakim Irfan Fachruddin, Rabu (4/3/2015) membacakan pertimbangan hukum Putusan MA Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015.

Dalam putusan setebal 36 halaman itu, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan perusahaan. Sebab, keberatan perusahaan atas Putusan PHI Jakarta Pusat tidak dapat dibenarkan. MA menilai, PHI Jakarta Pusat telah benar dalam menerapkan hukum, yaitu dengan menjatuhkan kewajiban perusahaan untuk membayar uang pesangon kepada 16 orang pekerja, dan membayar sisa kontrak kepada 2 pekerja lainnya.

PHI beralasan, perusahaan telah melakukan penghentian operasional perusahaan bukan sebagai akibat adanya kerugian, yang harus dibuktikan oleh audit Akuntan Publik atas keuangan perusahaan selama 2 tahun berturut-turut. Sehingga MA turut memperkuat Putusan PHI Jakarta Pusat yang menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai penyelesaian pemutusan hubungan kerja yang tepat dengan pemberian uang pesangon 2 kali ketentuan undang-undang. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of