Type to search

Berita

Langgar Undang-Undang, Perusahaan Pengeboran Minyak Dihukum Satu Milyar

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jawa Barat | Tak terima dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menjatuhkan vonis membayar uang pesangon sebesar Rp.1,4 Miliar. Kamis (15/1/2015), Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak permohonan kasasi PT Geo Link Nusantara, yang beralamat kantor Pusat di Menara Global Building, 15 th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan.

Dalam putusannya Nomor 484 K/Pdt.Sus-PHI/2014, MA menyatakan Putusan PHI Bandung Nomor 47/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 8 Oktober 2013, tidak bertentangan dan telah sesuai dalam menerapkan hukum. Sehingga keberatan PT Geo Link Nusantara atas Putusan PHI Bandung dinyatakan ditolak, dan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.500 ribu.

Majelis Hakim tingkat Kasasi yang diketuai oleh Hakim Mahdi Soroinda Nasution, menilai terbukti adanya kerjasama pemborongan pekerjaan dari PT Geo Link Nusantara ke PT Mulya Mandiri Sentosa, untuk melakukan pengeboran 7 (tujuh) sumur minyak yang berlokasi di Subang, Cikampek, Karawang, Bekasi dan Indramayu milik PT Pertamina EP.

PT Mulya Mandiri Sentosa sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing), lalu merekrut Nisar Jahri, dkk (25 orang) dan mempekerjakannya selama 3 tahun 9 bulan, sejak Agustus 2008 dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu hingga Mei 2012, tanpa pembaharuan atau perpanjangan perjanjian.

Nisar, dkk beralasan bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun, dengan durasi waktu perjanjian pertama selama 2 (dua) tahun dan diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Lamanya perjanjian kerja yang diterapkan oleh PT Mulya Mandiri Sentosa selaku perusahaan outsourcing terhadap Nisar, dkk, berakibat beralihnya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga, baik PHI maupun MA berpendapat pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Mulya Mandiri Sentosa, berakibat pada pertanggung-jawaban PT Geo Link Nusantara selaku perusahaan pemberi kerja untuk memberikan uang pesangon.

“Bahwa dengan demikian alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena seharusnya Pemohon Kasasi dalam hal melakukan pemutusan hubungan kerja sebelumnya harus membayar hak-hak Termohon Kasasi yang menjadi tanggung jawab bersama antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang mempekerjakan Penggugat/Termohon Kasasi,” tegas Hakim Mahdi membacakan pertimbangan hukum putusannya dalam sidang yang terbuka untuk umum, di Gedung MA, Jakarta. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *