Type to search

Berita

Membuat Laporan Tidak Benar, Dragon Pack Gugat Pengurus Serikat Pekerja

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bogor | Melalui surat gugatan tanggal 3 Februari 2015, PT Dragon Pack mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, terhadap Hapsari Panghastuti. Hapasari dituduh telah melakukan pelanggaran Pasal 14 Peraturan Perusahaan, dan tidak berhak atas uang kompensasi apapun.

Menurut perusahaan yang bergerak dibidang kerajinan kertas itu, Hapsari telah diberikan Surat Peringatan I tanggal 9 April 2014, dan Surat Peringatan II tanggal 13 Mei 2014. Sehingga perusahaan beralasan untuk mengakhiri perjanjian kerja kontraknya tanpa pemberian uang pesangon, terhitung sejak akhir bulan Mei 2014.

Hapsari yang telah bekerja sejak Maret 2011, tidak dapat menerima gugatan PHK yang diajukan perusahaan. Dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada 9 Maret 2015, sebab Hapsari merupakan pengurus serikat pekerja yang sedang menjalankan kegiatan organisasinya. Sehingga, serangkaian tindakan yang dilakukan perusahaan, mengandung indikasi adanya upaya penghalang-halangan kegiatan serikat pekerja, tulis Hapsari dalam jawaban gugatannya.

Tetapi, Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Wasdi Permana, tidak sependapat dengan tuntutan Hapsari yang meminta agar memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali dirinya, dan membayar upah selama tidak dipekerjakan.

Hakim Wasdi dalam Putusannya Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg menilai, Hapsari terbukti telah memberikan 2 (dua) keterangan yang tidak benar. Yaitu membuat pernyataan yang tidak sebenarnya kepada teman sekerja, dan melaporkan hasil kerjaan yang sebenarnya 80 (delapan puluh) lembar menjadi 100 (seratus) lembar.

“Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan PT Dragon Pack Pasal 14.VI.B.11 mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh para pekerja termasuk didalamnya Tergugat yaitu : Pekerja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya baik lisan maupun tulisan atau menggunanakn keterangan palsu atau yang dipalsukan untuk mempengaruhi jumlah penghasilannya sendiri atau orang lain atau menimbulkan kerugian pada perusahaan,” jelas Hakim Wasdi membacakan pertimbangan hukum, Rabu (20/5/2015) di Gedung PHI Bandung.

Akan tetapi menurut Hakim Wasdi, Hapsari sebagai pekerja telah pula memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hakim Wasdi menetapkan uang tali kasih sebesar 15%.

“Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Mei 2014,” ucap Hakim Wasdi membacakan amar putusan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. (***Jm)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *