Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
677

Menggabungkan Kasus Kontrak dan PHK, Gugatan Tidak Diterima

54surat pengangkatan
Ilustrasi.

Bekasi | Gugatan Saepuloh, dkk (35 orang) terhadap PT Dharmesta Swasti Mandiri, harus kandas di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. “Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima,” ucap Hakim Jonlar Purba selaku Ketua Majelis Hakim membacakan amar Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, Senin (22/6/2015).

Saepuloh, dkk terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja, karena masih dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau yang umum dikenal sebagai pekerja kontrak. Dari 35 pekerja yang menggugat, sebanyak 14 pekerja telah dinyatakan putus hubungan kerjanya sejak 3 Oktober 2014. Sedangkan 21 orang pekerja hingga gugatan diajukan pada tanggal 26 Februari 2015, masih aktif bekerja.

Dalam tuntutannya, Saepuloh minta kepada PHI Bandung untuk menyatakan perjanjian kontraknya menjadi pekerja tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Serta memerintahkan perusahaan yang berlokasi di Jl. Industri Selatan IV, Blok GG 5P, Cikarang Selatan, Bekasi itu untuk mempekerjakan kembali 14 pekerja yang telah di-PHK.

Terhadap tuntutan Saepuloh, Hakim Jonlar menilai ada 2 (dua) perselisihan yang dipersoalkan. Yaitu persoalan hubungan kerja kontrak yang harus berubah menjadi pekerja tetap, sebagai perselisihan hak. Dan persoalan putusnya hubungan kerja 14 pekerja, akibat berakhirnya perjanjian kerja kontrak sebagai perselisihan pemutusan hubungaan kerja.

Hakim Jonlar berpendapat, penggabungan jenis perselisihan adalah bertentangan dengan praktek peradilan dalam membuat/menguraikan formulasi suatu gugatan. Penggabungan jenis perselisihan hak dan perselisihan PHK, hanya dapat dibenarkan jika para subjek hukum yang sama mempunyai jenis perselisihan yang sama yaitu, sama-sama mempunyai perselisihan hak dan perselisihan PHK. Artinya dalam perkara ini, harus dipisahkan gugatan antara 21 (dua puluh satu) orang pekerja yang masih bekerja, dari 14 (empat belas) orang pekerja yang sudah diputus hubungan kerjanya.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk tidak jelas dan kabur (obscure libel), karenanya eksepsi angka 3 tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan,” terang Hakim Jonlar. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of