Senin, 26 Agustus 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
503

Meninggal Dunia Saat Proses PHK, PHI Nyatakan Pekerja Berhak Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Sidoarjo | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan hubungan kerja antara CV Jamrud dengan Alm. Srikanton Wilujeng dan Alm. Julaicha, putus terhitung sejak keduanya meninggal dunia pada 3 Juli 2010 serta 4 Juni 2011. Pada saat itu, keduanya bersama pekerja CV Jamrud lainnya sebanyak 120 orang, diputuskan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Pada 14 Maret 2009, perusahaan yang berlokasi di Jl. Industri No. 99, Buduran, Sidoarjo, menerbitkan pengumuman tertulis dengan melakukan skorsing menuju PHK terhadap Rudi Mujianto, dkk, termasuk diantaranya kedua almarhum yang telah bekerja selama lebih dari 9 tahun.

Terhadap PHK tersebut, Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat Peninjauan Kembali membatalkan putusan PHI Surabaya Nomor 168/G/2011.PHI.Sby tanggal 7 Desember 2011, yang sebelumnya diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tanggal 28 Juni 2014. MA hanya menghukum CV Jamrud untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Rudi, dkk.

Tetapi, kedua almarhum belum mendapatkan haknya atas PHK karena meninggal dunia. Sehingga, melalui ahli warisnya yang sah yaitu Ayah dari Alm. Srikaton Wilujeng dan Suami dri Julaicha mengajukan gugatan pada tanggal 27 Februari 2015 di PHI Surabaya, yang diregister dengan perkara Nomor 21/G/2015/PHI.Sby. Keduanya menuntut CV Jamrud untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Surabaya yang diketuai oleh Hakim Wahyono, mempertimbangkan kondisi perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi dengan tutup karena menderita kerugian selama 3 tahun. Maka, CV Jamrud hanya dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesar lebih dari Rp.26 juta.

“Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian,” ucap Hakim Wahyono membacakan amar putusan, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, Rabu (3/6/2015) di Gedung PHI Surabaya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of