Type to search

Sekitar Kita

Pembatalan Perda Ketenagakerjaan, DPRD Jawa Barat Kaji Ulang

Share
Massa Aliansi Jawa Barat saat berdemo didepan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (4/3/2015) lalu.

Massa Aliansi Jawa Barat saat berdemo didepan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (4/3/2015) lalu.

Bandung | Pembatalan 17 pasal oleh Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pada akhir Juni lalu sedang dikaji ulang, demikian disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Barat, Yusuf Fuadz.

Menurut Fuadz, BP Perda sedang menindak-lanjuti hal tersebut. Yaitu diantaranya dengan melakukan rapat-rapat koordinasi untuk membahas kekosongan aturan ketenagakerjaan dalam Perda tersebut. Lebih lanjut Fuadz mengatakan, bahwa pembatalan Perda Ketenagakerjaan merupakan Perda pertama di Jawa Barat yang dibatalkan, berdasarkan kewenangan Mendagri sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014.

“Tindak lanjut pembahasan Perda ini nanti akan berupa sinkronisasi dengan apa yang diadukan ke Mahkamah Agung dari pengadunya. Akan dilaksanakan oleh Komisi V sebagai komisi yang terkait,” jelas Fuadz.

Fuadz yang juga merupakan Wakil Ketua DPW PPP Jabar ini, mengatakan bahwa Perda tersebut mencantumkan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, yang merupakan hal yang hidup di tengah masyarakat dan tindak lanjut dari banyaknya pengaduan ke dewan. “Disana kita cantumkan yang ternyata itu bertentangan dengan UU diatasnya,” jelasnya.

Nilai-nilai lokal ini ternyata tidak bisa dicantumkan, selain bertentangan dengan UU diatasnya, juga dengan beberapa ketentuan pekerjaan dari ILO (International Labour Organisation) dan lapangan kerja itu tidak boleh diskrimimasi, harus bersifat nasional siapa pun boleh bekerja asal memiliki bakat dan kemampuan.

Solusi perlindungan sementara ketika Perda itu dibatalkan, salah satu diantaranya dalam rekrutmen tenaga kerja lokal itu melalui perjanjian antara bupati/walikota dengan pengusaha, itu yang bisa dilakukan tetapi tidak bisa dilakukan dengan payung hukum berupa Perda.

Untuk diketahui, pembatalan Perda Ketenagakerjaan oleh Mendagri adalah berdasarkan pengaduan dan keberatan dari serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar). (***Ys/hro)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *