Type to search

Berita

PHI Bandung Nyatakan Nota Dinas Tenaga Kerja Bukan Produk Hukum

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bekasi | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (19/6/2015), menolak seluruhnya gugatan Fery Firmansyah terhadap PT Fuji Spring Indonesia, atas perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung, menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), yang dibuat antara Ferry dengan perusahaan yang berlokasi di Jl. Maligi VI, Lot. M 8B, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe, Karawang itu, sah dan mengikat secara hukum.

Dengan demikian, maka menurut Hakim Maringan, berakhirnya hubungan kerja keduanya pada tanggal 2 Oktober 2014, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga tuntutan bekerja kembali dan pembayaran upah selama tidak dipekerjakan, serta uang paksa (dwangsom), ditolak seluruhnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, PHI Bandung tidak sependapat dengan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tanggal 23 Desember 2013 dan 22 Juli 2014. Dalam Nota tersebut, pekerjaan di PT Fuji tidak dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga mengakibatkan perubahan status dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.

Menurut Majelis Hakim PHI Bandung, Nota Disnaker bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Selain itu, Nota Disnaker tidak memiliki kekuatan eksekutorial, apalagi diterbitkan hanya berdasarkan hasil kunjungan pemeriksaan di perusahaan, tanpa melihat dokumen lain yang dimiliki oleh perusahaan.

“Majelis Hakim berpendapat Nota Dinas bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi kedua belah pihak yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang tentunya keluar nota dinas berdasarkan hasil kunjungan pemeriksaan di produksi tetapi tidak melihat dokumen Purchace order Tergugat sebagaimana bukti T-5 sampai dengan T-9 dan T-13 dan karena telah terbukti status Penggugat dari PKWT telah berakhir maka tidak dapat menjadi PKWTT dan surat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (bukti P-6) merupakan penyelesaian perselesihan diluar Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak harus dipedomani,” tegas Hakim Maringan. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *