Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
447

PHI Jakarta Pusat Kesampingkan Bukti Berupa Foto Copy

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan mengenyampingkan bukti berupa foto copy yang diajukan oleh PT Realita Jaya Mandiri selaku Tergugat, dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Pontas Silalahi.

Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat, mendasarkan pertimbangannya tersebut pada ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Atas kaidah hukum tersebut, karena perusahaan tidak dapat menunjukkan surat pernyataan asli, terkait tindakan Pontas yang melebihi wewenangnya dan berakibat kerugian bagi perusahaan. Maka foto copy surat tanggal 13 September 2013 yang diajukan perusahaan, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, dan tidak bernilai sebagai bukti.

Dengan pertimbangan hukum tersebut, PHI Jakarta Pusat melalui Putusannya Nomor 35/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2014, mengabulkan gugatan Pontas dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak atas perumahan, pengobatan dan perawatan, serta upah bulan Februari 2014 yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.50,4 juta.

Tak terima dengan Putusan PHI Jakarta Pusat, perusahaan kemudian pada tanggal 11 September 2014 mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Salah satu alasan kasasinya, perusahaan merasa keberatan dengan tidak dipertimbangkannya bukti terkait surat pernyataan yang dibuat Pontas tanggal 13 September 2013, yang mengakibatkan salah satu cabang usaha perusahaan ditutup.

Perusahaan berdalih tidak dapat menunjukkan aslinya, disebabkan foto copy surat tersebut didapat oleh perusahaan karena tanpa sengaja ditemukan, dan perusahaan bukanlah pihak yang membuat serta menanda-tangani surat dimaksud. Sehingga, sangat tidak mungkin bagi perusahaan untuk bisa memperlihatkan surat asli yang dijadikan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja.

Terhadap alasan tersebut, MA menilai, PHI Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum. Sebab, PHK yang terjadi karena adanya hubungan kerja yang tidak harmonis lagi, dan perusahaan tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja. Oleh karenanya, permohonan kasasi yang diajukan perusahaan haruslah ditolak.

“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Realita Jaya Mandiri,” ucap Hakim Yulius, Rabu (21/1/2015) saat membacakan amar Putusan Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2014 di Gedung MA, Jakarta yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of