Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
494

PHI Tolak Gugatan Upah Minimum Sektoral

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bogor | Gugatan Abdul Latif, dkk (292 orang) yang meminta penyesuaian upah sesuai sektor III sebesar Rp.2.690.688,- per bulan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep-1636.Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Sektoral Tahun 2014, kandas di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (23/2/2015).

“Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya,” ujar Hakim Soewanto membacakan amar putusan dalam perkara yang digolongkan sebagai perselisihan kepentingan itu. Hakim Soewanto yang merupakan Ketua Majelis Hakim PHI Bandung, tidak sependapat dengan dalil gugatan Latif beserta kawan-kawannya. Sebab, sesuai dengan Tanda Daftar Perseroan (TDP) yang dimiliki PT Persisi Cileungsi Makmur, kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki termasuk kategori upah sektor I, yaitu sebesar Rp.2.466.464,- per bulan.

Hakim Soewanto juga menjelaskan, penentuan kode KBLI perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Narogong, Km. 15,4, Cileungsi, Bogor tersebut, merupakan kewenangan Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor, sebagaimana ditegaskan oleh surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Nuradi.

Dengan ditolaknya gugatan Latif yang diregister dengan Nomor 182/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg tanggal 11 November 2014 lalu itu, maka tuntutan terhadap pembayaran kekurangan upah selama 12 bulan sebesar Rp.783 juta juga turut ditolak. (***Tk)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of