Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
694

Putusan Kerja Kembali Tak Bisa di-Eksekusi, Buruh Minta Diatur Dalam Revisi UU PPHI

naker
Solihin (SPIM) menyerahkan usulan revisi UU PPHI ke Dita Sari (Staff Ahli Kemenaker), Rabu (29/7). Foto: Dimas.

Jakarta | Sejumlah buruh dari Serikat Pekerja Industri Manufaktur (SPIM), Rabu (29/7) siang tadi, menemui Staff Ahli Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari guna mengusulkan pemuatan pengaturan eksekusi dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut, para buruh yang diwakili oleh Solihin selaku salah satu pengurus SPIM, menginginkan tata cara eksekusi sebagai bagian dari alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diatur dalam revisi UU PPHI. “Kami mengusulkan, agar didalam perubahan UU PPHI mengatur cara eksekusi, khususnya terhadap putusan bekerja kembali”, ujar Solihin saat hendak meninggalkan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, di Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurut Solihin, dalam beberapa kasus di pengadilan yang memenangkan tuntutan buruh, dengan putusan kerja kembali atau mengubah status pekerja kontrak menjadi tetap, sulit untuk di-eksekusi. Hal tersebut, berbeda dengan putusan uang pesangon dan upah. “Jika putusannya uang pesangon, maka kami bisa mengajukan sita terhadap barang milik perusahaan. Tetapi jika putusannya kerja kembali, bagaimana cara juru sita memaksa perusahaan,” tanyanya.

Selain itu, lanjut ia, pengaturan waktu dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) juga harus diperjelas. Dalam UU PPHI hanya dijelaskan pemeriksaan kasasi di MA hanya tiga puluh hari kerja, tapi tidak jelas sejak kapan tiga puluh hari itu. Ia mengusulkan agar pengaturan waktu dalam proses kasasi bisa mencontoh pengaturan pemeriksaan kasasi dalam UU Kepailitan (baca: UU No. 37/2004), yang mengatur secara detail dari awal penerimaan berkas di MA hingga pemberian salinan putusan kasasi.

Ditempat terpisah, Peneliti dari Constitutional Labor Review, Research and Consulting, Muhammad Hafidz mengapresiasi usulan tersebut. Menurut ia, seharusnya dari awal UU PPHI sudah mengatur dua hal penting itu. Ia menjelaskan, ketiadaan pengaturan eksekusi terhadap putusan yang bersifat memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali, dan membuat surat pengangkatan pekerja tetap, dapat merugikan pihak pekerja.

Melalui sambungan telepon, dirinya justru menganggap UU PPHI banyak merugikan buruh. Dengan tidak diaturnya jangka waktu penyelesaian di MA, dapat melanggar asas pengadilan hubungan industrial, yaitu cepat dan murah. “Jika tidak ada jangka waktunya, maka penyelesaian kasus ketenagakerjaan di MA berpotensi terkatung-katung”.

Menurut Hafidz, selama ini dirinya melakukan pemantauan terhadap lamanya proses pemeriksaan kasasi di MA. “Dalam beberapa perkara, salinan putusan kasasi MA diserahkan ke pengadilan tingkat pertama bisa 7-8 bulan sejak perkara diputus oleh Hakim MA,” tutupnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of