Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
956

Putusan MK Terkait Penghapusan KTKLN Ditunggu Jutaan TKI

Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Jakarta | Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), merupakan kartu identitas bagi TKI sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri, dan juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air).

KTKLN berbentuk smartcard chip microprocessor contactless dan menyimpan data digital TKI yang dapat di update dan dibaca card reader (http://siskotkln.bnp2tki.go.id/). Namun, keberadaan KTKLN menjadi polemik bagi jutaan TKI diseluruh penjuru dunia, karena dianggap telah merugikan TKI. Terbukti, pernyataan tersebut mendapatkan respon baik oleh Presiden Joko Widodo saat menggelar acara teleconference bersama dengan jutaan TKI yang diwakili oleh delapan negara penempatan, yakni: Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Mesir, dan Arab Saudi pada Minggu, (30/11/2014) lalu.

Acara tersebut melahirkan Perintah Presiden untuk menghapus KTKLN. Namun ironisnya, perintah itu dianggap telah “menabrak” Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). (http://okkyasokawati.com/read/detail/35/penghapusan-kartu-tki-tepat-tapi-tabrak-uu).

Atas polemik tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri mengeluarkan elektronik KTKLN (e-KTKLN) sebagai Pengganti KTKLN. e-KTKLN diterapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 20015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia. Alasannya, jika dulu TKI wajib memiliki KTKLN, sekarang Negara Wajib Memberikan e-KTKLN untuk TKI.

Pertanyaan mendasar, apakah kata “HAPUS” sama dengan “GANTI”?. Sebagai tindaklanjut dari Perintah Presiden yang tidak dijalankan dengan baik, sebanyak 29 mantan TKI sektor laut atau Pelaut yang bekerja di atas kapal penangkap ikan berbendera asing di luar negeri menggugat Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 28 UU PPTKILN ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis, (22/1/15).

Para Pemohon adalah bagian dari 203 TKI yang tidak dibayar gajinya selama bekerja 2-3 tahun di luar negeri sebagai Pelaut. Mereka tergabung dalam sebuah wadah yang bernama Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN). Dari 203 TKI, 56 orang diantaranya dinyatakan Sah sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat  tahun 2014 silam.

Selain gugatan yang dilakukan oleh FSPILN di MK, hingga kini kritik dan komentar seputar perintah penghapusan KTKLN masih ramai diperbincangkan oleh para TKI di jejaring sosial media. Dari hasil survei yang dilakukan oleh FSPILN di beberapa grup facebook para TKI, masih banyak yang berkomentar tentang fungsi KTKLN yang tidak berarti.

Mereka, mengatakan bahwa yang terpenting dan diakui di negara penempatan adalah Paspor. Ada juga yang menyatakan bahwa KTKLN hanya penunggu dompet saja, ketika ada masalah di negara penempatan yang selalu ditanyakan adalah Paspor. Kendalanya, kerap kali Paspor mereka ditahan oleh Agen di luar negeri atau oleh majikan mereka. Padahal Paspor adalah dokumen pribadi yang harus dipegang oleh TKI, hal tersebut yang harus menjadi ketegasan Pemerintah atau Perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri kepada para Agen dan Majikan si TKI yang menahan dokumen Paspor milik TKI.

Untuk diketahui, sidang pengujian pembatalan KTKKLN telah selesai, dan tinggal menunggu hasil putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Semoga Majelis Hakim MK dapat memberikan putusan seadil-adilnya terhadap gugatan yang dimohonkan oleh para TKI, yang telah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan belum mendapatkan gajinya hingga saat ini serta bisa menjawab keinginan jutaan TKI di negara penempatan, harap Imam Ghozali, Ketua Umum FSPILN. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of