Type to search

Sekitar Kita

Ratusan Buruh Jaba Garmindo Serbu Bank UOB, Tuntut Gaji dan THR

Share
Buruh PT Jaba Garmindo duduki Bank UOB, Jakarta, Senin (6/7/2015) siang tadi.

Buruh PT Jaba Garmindo duduki Bank UOB, Jakarta, Senin (6/7/2015) siang tadi.

Jakarta | PT. Jaba Garmindo dan Djoni Gunawan selaku Direkur Utama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Selasa, (21/4/15). Perkara tersebut bermula ketika PT. CIMB Bank Niaga dan PT. Bank UOB Indonesia mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada Februari 2015, dalam sidang PKPU keduanya tidak menemukan kesepakatan perdamaian dalam pembayaran utang. Atas putusan pailit tersebut, nasib sekitar 8.000 buruh terlantar dan gaji mereka selama 4 bulan terakhir belum dibayarkan oleh PT. Jaba Garmindo serta pesangon dan juga hak THR. 

Pada tanggal 19 Juni 2015 di KPKNL Cirebon, Bank UOB telah melelang aset PT. Jaba Garmindo yang di Majalengka. Dari hasil lelang tersebut telah terjadi kesepakatan antara buruh dengan pihak UOB, yaitu hasil jual mesin akan dibagi dengan buruh 50 % dan 50 % untuk UOB. Kesepakatan tersebut diingkari UOB, dengan menyatakan pada tanggal 26 dan 29 Juni 2015 tidak akan membagi hasil penjualan pabrik di majalengka.

Buruh PT. Jaba Garmindo kehilangan pekerjaannya dikarenakan Bank UOB dan CIMB Bank mempailitkan perusahaannya. Bukan hanya mempailitkan, pihak UOB juga menjual dan membeli PT. Jaba Garmindo sendiri. Akibatnya, buruh kehilangan haknya untuk bekerja dan menerima upah serta THR. Buruh merasa haknya tidak terlindungi, pabrik buruh telah dikuasai oleh UOB dan buruh kehilangan haknya. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014, MK membuat dua norma baru dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika perusahaan diputus pailit : (a) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak negara. dan (b) Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditur separatis.

Kala itu, MK memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya, dengan menempatkan upah pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya. Tetapi prakteknya, tidak seperti norma yang diatur dalam Putusan MK. “Anehnya, Bank UOB sendiri yang menilai aset, memberikan kredit, mempailitkan, menjual aset dan membeli aset Jaba Garmindo,” tanya Riden selaku pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *