Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
430

Salah Hitung Jumlah Kendaraan, Hotma Sitompoel Bela Buruh

BO-1Jakarta | Seorang tallyman, Wemprit Rompah dituduh tempatnya bekerja di PT Putra Master Sarana Penyeberangan melakukan kesalahan hitung jumlah kendaraan pada saat bongkar muat pada KMP Nusa Jaya, di Pelabuhan Merak, Banten. Atas kesalahan itu, Wemprit diputuskan hubungan kerja sejak tanggal 6 Juni 2012, dengan tidak diperkenankan untuk bekerja seperti biasa.

PHK yang dilakukan PT Putra Master dianggap sebagai unjustified dismissal, karena melakukan pengakhiran hubungan kerja tanpa mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Demikian pernyataan Hotma P.D. Sitompoel, selaku Pengacara Wemprit saat mewakili dirinya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tuntutan Wemprit atas pembayaran uang pesangon, dan upah selama tidak dipekerjakan sejak 2012 sebesar Rp.95,9 juta, ditanggapi keliru oleh PT Putra Master. Perusahaan meminta PHI Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Wemprit, karena telah daluarsa (lewat waktu). Sebab, diajukan pada 31 Mei 2014, atau setelah 1 tahun 10 bulan sejak diberitahukan pemutusan hubungan kerja pada Juni 2012.

Terhadap gugatan Wemprit, PHI Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 90/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Oktober 2014, memerintahkan PT Putra Master untuk membayar uang pesangon dan upah proses sebesar Rp.70,2 juta kepada Wemprit. Namun, perusahaan tidak bersedia menjalankan putusan PHI Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Perusahaan berdalih tidak pernah menerbitkan kartu karyawan Wemprit, tetapi kartu tersebut dikeluarkan oleh kantor cabang perusahaan yang berada di Merak. Sehingga, perusahaan memandang pertimbangan PHI Jakarta Pusat yang menyatakan adanya hubungan kerja tidak terbukti. Dan tindakan Wemprit yang mempunyai selisih hitung terhadap jumlah kendaraan, berakibat pada citra perusahaan.

Dalil kasasi perusahaan tidak dapat dibenarkan oleh MA. PHI Jakarta Pusat dianggap tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menetapkan adanya hubungan kerja bukan hanya didasarkan pada kartu karyawan, tetapi juga pada keterangan saksi Roy Ricky J dibawah sumpah.

 “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi,” ujar Hakim Irfan Fachruddin, Rabu (4/3/2015) saat mengucapkan amar putusan MA Nomor 35 K/Pdt.Sus-PHI/2015, di Gedung MA, Jakarta. (***DP)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of