Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
442

Sengketa TKI, BNP2TKI Cuma Jadi Wasit

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Kembali, mediasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelaut dengan pihak perusahaan pengirim (PT. LPB) tidak menemukan titik penyelesaian. Kali ini korbannya adalah 4 orang yang diketahui bernama Taryono, Mansyur, Harly, dan Jamaludin. Taryono dan Jamaludin berasal dari Cirebon, Mansyur dari Indramayu, dan Harly asal Padang. Mereka mengaku diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja di atas kapal penangkap ikan berbendera China yang beroperasi di perairan Korea dan Jepang di Kapal Lu wen yuan yu 172.

Mereka berangkat pada tanggal 6 Juli 2014 silam, merasa dipekerjakan secara tidak manusiawi, mereka memutuskan untuk meminta dipulangkan saat baru bekerja selama 3 bulan. Namun, pihak perusahaan pengirim tidak merespon dan membiarkan. Akhirnya, pada tanggal 15 November 2014 semua crew/ABK dipulangkan dengan alasan ikan hasil tangkapan sudah penuh dan kapal akan sandar. “Total ABK ada 63 orang, 15 ABK asal Indonesia, 15 ABK asal Myanmar, dan 33 ABK asal China. Semua dipulangkan ke negara masing-masing dan dijanjikan satu bulan akan dipanggil kembali untuk bekerja,” ujar Taryono salah satu korban kepada Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) saat mengadukan kasus yang dialaminya.

Didampingi SPILN, para ABK mengadukan kasusnya ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tanggal 16 Juni 2015 lalu. Atas laporan tersebut, BNP2TKI memfasilitasi pemanggilan terhadap pihak PT. LPB untuk dipertemukan dengan para ABK dalam proses mediasi. Uapaya mediasi yang terjadi sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil kesepakatan/penyelesaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, dimana para ABK mengaku selama 4 bulan bekerja hanya dibayar 4 juta rupiah saja, sedangkan gaji para ABK perbulannya adalah U$D 300.

Alih-alih pihak PT. LPB menyatakan bahwa 4 juta rupiah yang telah diserahkan kepada para ABK adalah sisa dari gaji mereka yang telah dipotong biaya administrasi dan tiket kepulangan. Namun, para ABK menolak untuk dipotong biaya tersebut dan menuntut hak gajinya dibayar full. Sebab, para ABK sudah dipekerjakan secara tidak layak. Dari jam kerja yang hingga 20 jam perharinya sampai makanan yang tidak layak komsumsi. Selain itu, ada beberapa dokumen mereka yang dipalsukan.

Para ABK berharap Pemerintah bisa segera menindak tegas pihak perusahaan yang telah lepas tanggungjawab dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelumnya, SPILN juga telah mendampingi 5 TKI Pelaut asal serang, Sukabumi, dan Cilapacap yang juga telah dirugikan haknya selama bekerja menjadi ABK di luar negeri. selama 11 bulan mereka bekerja, sisa gajinya belum dibayar oleh pihak PT. LPB. Ketika mereka mengadu ke BNP2TKI dan di mediasikan dengan pihak PT. LPB justru para ABK dituntut bayar ganti rugi tiket pesawat kepulangannya sebesar U$D 1600.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum SPILN Bambang Suherman menyatakan, seharusnya BNP2TKI selaku perwakilan dari pemerintah bisa berlaku tegas pada saat proses mediasi berlangsung. Bukan hanya jadi juru catat dan wasit saja, tapi melaksanan tugas fungsi dari badan yang merupakan pelindung TKI. Apalagi perusahaan tersebut sudah berulang kali dilaporkan ke BNP2TKI terkait banyak TKI Pelaut yang telah dirugikan haknya, sebaiknya jangan hanya memediasi saja tapi melakukan advokasi kongkrit yang berpihak kepada TKI yang telah menjadi korban.

“Harus sesuai dengan namanya dong, Badan Pelindung TKI. Buktikan kinerjamu dalam melindungi TKI yang bermasalah,” tukas Bambang. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of