Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
405

Sengketa TKI, Tugas Kemenaker atau BNP2TKI?

SPILN Dampingi TKI Pelaut Datangi Kemnaker. (***Is)
SPILN Dampingi TKI Pelaut Datangi Kemnaker. (***Is)
SPILN Dampingi TKI Pelaut Datangi Kemnaker. (***Is)

Jakarta | Kementrian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), diharap saling berkoordinasi guna menyelesaikan kasus 8 TKI Pelaut yang sudah dipekerjakan selama dua tahun tidak digaji. “Kemnaker dan BNP2TKI harus kompak untuk usut dan selesaikan kasus ini,” ujar Rai Ahmad, Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) Cirebon di Jakarta Rabu (15/7/2015).

Rai prihatin dengan nasib 8 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelaut tak digaji selama 2 (dua) tahun bekerja di atas kapal ikan berbendera asing tidak digaji, mereka mengaku diberangkatkan oleh PT. Dafa Putra Jaya yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah.

Kedelapan TKI Pelaut tersebut berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Mereka, berangkat ke luar negeri pada November 2011 silam. Sebelum diberangkatkan, mereka dibuatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sementara itu, Rai menyebutkan korban lainnya yakni, Safrudin yang mengaku bekerja di atas kapal Juhan Shan 262 yang beroperasi di perairan Mouritius, Afrika. Diatas kapal, ia dipaksa bekerja 20 jam perhari. Makanan tak layak komsumsi dan gaji yang dikirim ke rekening keluarga di Indonesia ternyata tidak pernah sampai, papar Rai menuturkan cerita Safrudin ketika mengadukan kasusnya kepada Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) Minggu lalu.

Menurut Safrudin, PT. DPJ adalah perusahaan PPTKIS (punya SIPPTKI dari Menaker), Ijin perusahaan tersebut sudah dicabut pada 2013 silam. Namun, deposito yang dibekukan oleh Kemnaker belum juga dicairkan untuk membayar kerugian gaji mereka yang belum dibayar selama dua tahun bekerja.

Safrudin juga bercerita terkait kabar perusahaan tersebut di Semarang, yang sudah tutup dan ganti nama. Selama dua tahun bekerja, para korban hanya mendapat dana tali asih dari perusahaan. Masing-masing korban diberi 7,5 juta rupiah, namun, lagi, dana tali asih tersebut pun tidak diterima langsung oleh para korban. Tapi, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membela mereka sebelumnya.

Para korban berharap kepada pemerintah khususnya Kemnaker dan BNP2TKI untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka. “Kan kasihan, dua tahun tidak digaji. Pulang-pulang malah dimanfaatkan oleh LSM nakal. SPILN komitmen akan mengusut dan mengawal kasus tersebut hingga tuntas,”  tegas Rai Ahmad. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of