Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
411

SPILN Kawal Usulan Rancangan Peraturan Daerah TKI di Tegal

SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)
SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)
SPILN saat aksi di Bundaran HI. (dok. konfrontasi.com)

Tegal | Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) terus melakukan pengawalan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kab. Tegal, Jawa Tengah.

Pada Kamis (2/7/2015) lalu, SPILN bersama Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menggelar audiensi dengan Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Dinas Kelautan Perikanan dan Perhutanan (KPP).

Dalam audiensi tersebut, terungkap banyaknya kasus TKI sektor Anak Buah Kapal (ABK) asal Kabupaten Tegal yang marak menjadi korban, ketika bekerja di atas kapal ikan berbendera asing di tengah perairan internasional dibutuhkan perlindungan maksimal dari Pemda Kabupaten Tegal. Mengingat, ada 3000 lebih masyarakat kabupaten Tegal yang berprofesi sebagai ABK di luar negeri.

Sebelumnya, SPILN telah menyerahkan Naskah Akademik Peraturan Daerah Perlindungan TKI (Ranperda). Rancangan tersebut langsung diserahkan kepada Bupati Tegal Enthus Susmono (20/10/2014) lalu, “Ranperda tersebut kami serahkan sebagai usulan kepada Kabupaten Tegal untuk bisa menjadi masukan agar kedepan Kabupaten Tegal memiliki Perda perlindungan TKI dan bisa membantu memberikan perlindungan kepada TKI asal Tegal yang marak jadi korban,” ujar Iskandar Zulkarnaen Ketua Dewan Penasihat SPILN.

Algunto, perwakilan yang datang dari Dinsosnakertrans Kabupaten Tegal membenarkan atas apa yang disampaikan oleh SPILN. Banyak warga kab. Tegal yang menjadi TKI Pelaut dan belum terlindungi secara maksimal, jelas Algunto.

Sementara itu, Harris Munawar Setda Kab. Tegal, mengapresiasi usulan Perda TKI yang diserahkan SPILN. Langkah Pemda dalam hal perlindungan TKI terhadap masyarakat Kab. Tegal akan bertambah maksimal, jika memiliki Perda TKI, papar Harris.

Dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS di Kab. Tegal pun sudah mengampanyekan langsung ke pelosok-pelosok desa di beberapa kecamatan. Para Nelayan di kabupaten Tegal harus ikut daftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hanya dengan iuran sebesar Rp 16.500/bulan, maka para nelayan sudah terlindungi. Jika peserta meninggal dunia maka akan dapat 21 juta itu yang meninggal biasa, jika meninggal akibat kecelakaan nilainya akan dihitung 48 kali lipat UMK di Tegal. Tetapi untuk TKI saat ini belum diatur karena sudah diatur khusus sesuai UU PPTKILN, terang perwakilan dari BPJS Kab. Tegal.

Dari Dinas Kelautan dan Perhutanan memaparkan, pihaknya juga sedang mengadakan pelatihan-pelatihan. Namun, hanya untuk nelayan lokal saja saat ini. (***Is)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of