Type to search

Buruh Migran

SPILN Pertanyakan Dana Tanggap Darurat BNP2TKI

Share
Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI. (foto: cakra-online.com)

Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI. (foto: cakra-online.com)

Malaysia | Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, menyebutkan adanya peruntukan dana bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tertimpa masalah di Negara penempatan. Salah satu ruang lingkupnya adalah, TKI yang tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaannya setelah melalui proses upaya pengurusan baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu terkait gaji dan atau upah lembur, serta TKI yang tidak mendapatkan santunan asuransi (BAB II Pasal 2 ayat 2 huruf a-j).

“Apakah peraturan tersebut betul-betul sudah dijalankan sebagaimana mestinya?,” ujar Figo Kurniawan Perwakilan Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) Cabang Malaysia via rilis, Minggu (12/7).

Kata Figo, salah satu contoh masalah TKI Pelaut adalah pernah terjadi pada 2012 silam. Ada 203 TKI Pelaut yang tidak dibayar gajinya selama 2 sampai 3 tahun, mereka juga sempat ditelantarkan selama 6 bulan di perairan Trinidad dan di perairan Abidjan, Afrika.

Mereka, terang Figo, juga telah dinyatakan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), berdasarkan Putusan Majelis Hakim Kris Nugroho pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, (2014) silam. Tetapi, sampai sekarang gaji mereka belum dibayar. Mereka pun sudah beberapa kali mendatangi BNP2TKI, bahkan juga sudah menemui kepala BNP2TKI Nusron Wahid, namun BNP2TKI tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, serta tidak mau menggunakan Perka tersebut untuk memberikan bantuan pada para korban.

Selain kasus 203 TKI Pelaut di Trinidad, kini terungkap bahwa ada juga 8 TKI Pelaut di Mouritius yang mengalami hal yang sama, yaitu selama 2 tahun tak digaji. Ada juga sebanyak 74 TKI Pelaut di Cape Town, 26 di Angola, 25 di Trinidad (2015), 5 di Angola (punya KTKLN belum dipulangkan pasca kapal mereka terbakar), dan 17 di Trinidad (2015) pasca kapal terbakar dan belum dipulangkan.

Masalah TKI Pelaut yang gajinya tidak dibayar dan kalim asuransinya ditolak,  karena Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dimiliki ternyata bodong (tak ber-asuransi), yaitu salah satu contoh masalah TKI yang sudah ada didepan mata. Kasus tersebut sekaligus menjadi contoh tidak atau belum becus-nya lembaga negara menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi TKI.

Jika ada TKI yang bermasalah, karena gajinya tidak dibayar dan klaim asuransinya ditolak, seharusnya pemerintah melalui BNP2TKI dapat menggunakan Perka tersebut untuk memberikan bantuan tanggap darurat bagi TKI bermasalah, dengan nominal sebagaimana disebutkan dalam lampiran II Perka BNP2TKI No 02 Tahun 2015, tutup Figo yang juga seorang TKI di Malaysia. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *