Type to search

Buruh Migran

TKI Pelaut, Sering Dipekerjakan Overtime Tanpa Upah Lembur

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Bicara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, maka pembahasannya seputar penempatan dan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud dimulai sejak Pra, Masa, hingga Purna Penempatan, jika perlindungan Pra saja tak terawasi/terkontrol maka perlindungan dalam Masa penempatan pun akan sulit terlaksana.

Untuk TKI yang bekerja di sektor darat masih sedikit bisa terlindungi, karena mereka bekerja di darat. Akan tetapi bagaimana dengan TKI yang bekerja di laut?, itu yang patut kita perhatikan. Dari segi resiko jelas TKI yang di laut lebih rawan, namun tingginya resiko tidak atau belum diimbangi dengan maksimalnya pengawasan dan perlindungan dari Pemerintah.

Selain itu, dari segi kesejahteraan baik gaji dan upah lembur serta jaminan perlindungan asuransi untuk TKI yang bekerja di sektor laut tidak transparan dan jelas. Misal, tidak tertulisnya upah lembur, aturan jam kerja, dan bonus jabatan, bonus bongkar, serta bonus tonnase pada Perjanjian Kerja Laut (PKL) milik TKI sektor laut. Semua itu hanya terjadi dan terealisasi di lapangan saja.

Dalam Perjanjian Kerja (PK) TKI sektor formal yang bekerja di darat jelas aturan jam kerja, upah lembur serta asuransinya. Dimana si TKI juga diberikan copy PK serta Kartu Polis Asuransi (KPA), dan jika terjadi masalah maka si TKI bisa mengadukannya ke perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Baik secara langsung maupun melalui telepon agar memperingatkan dan menegur pihak majikan atau agen di luar negeri yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap si TKI.

Berbeda jauh dengan TKI yang bekerja di sektor laut, apalagi yang sistem letter of guarante (LG). Misalkan, dalam Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) tertulis bahwa si TKI ditempatkan di negara tujuan Taiwan. Tetapi pada faktanya si TKI ditempatkan di Afrika atau Amerika. Karena, kebanyakan Taiwan hanya Owner/Pemilik Kapal/Agen Perusahaan. Sedangkan, Kapal mereka beroperasi di perairan Afrika atau Amerika. Selain itu, kebanyakan para TKI sektor laut tidak diberi copy PKL dan KPA.

Tidak jelasnya aturan jam kerja dalam PKL juga membuat Pekerja rawan praktek Perbudakan di tengah laut,  dan tak sedikit yang mengadu jika mereka dipekerjakan hingga 20 jam perharinya. Kemudian, jika terjadi sengketa baik gaji tidak dibayar atau dipulangkan (PHK Sepihak) atau minta pulang, maka si TKI akan sulit klaim setibanya mereka di Indonesia, karena kebanyakan perusahaan pengirim berpatokan pada PKL yang ditandatangani sebelum si TKI diberangkatkan, tutur Agus Supriyanto, Ketua Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) Cabang Cilacap, Jawa Tengah, ke buruhonline.com.

Kedepan, Pemerintah harus tegas dalam menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, dan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Waktu dan Istirahat Pekerja di Sektor Perikanan Dalam Daerah Operasi Tertentu. Dengan ditegaskannya peraturan tersebut maka akan dapat membantu Hak para TKI yang bekerja di sektor laut, tutup Agus yang juga pernah tiga tahun kerja di kapal ikan luar negeri. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *