Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
420

Anggap Kesalahan Berat Sebagai Pelanggaran Biasa, PHI Sarankan Tak Perlu Lapor Polisi

Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)
Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Bengkalis | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sarankan PT Chevron Pacific Indonesia selaku Penggugat, tak perlu melaporkan perbuatan Bambang Sutisna dan Zulfadli ke Polisi. Sebab, keduanya telah mengakui mengambil barang milik perusahaan tanpa ijin atasan, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikualifikasi melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

PHI Pekanbaru mendasarkan pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2013, yang menyatakan ketentuan kesalahan berat dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum.

Karena tidak lagi memiliki kekuatan hukum, maka PHI Pekanbaru dalam menyelesaikan perselisihan dengan perusahaan yang berlokasi di Umbansari, Rumbai, Pekanbaru itu,, menggunakan PKB sebagai landasan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Bambang dan Zul.

PHI berpendapat, perbuatan Bambang dan Zul telah melanggar Bab XIII H.2.a butir (1) b PKB. Sehingga, hubungan kerja keduanya dengan perusahaan tidak lagi dapat dilanjutkan. “Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pengadilan dapat memberikan ijin pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuatan Bab Bab XIII H.2.a.butir (1) b dan butir (15) PKB PT Chevron Pacific Indonesia,” ujar Hakim Isnurul selaku Ketua Majelis Hakim pada PHI Pekanbaru.

Terhadap ijin pemutusan hubungan kerja yang diberikan, PHI memerintahkan perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesar lebih dari Rp.260 juta, tandas Hakim Isnurul dalam amar putusan perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pbr, Rabu (4/2/2015) lalu. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of