Selasa, 15 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
736

Anjuran Perselisihan Kepentingan Tak Dapat Diajukan Pada Kasus PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Sidoarjo | Tuntutan Ratih Sinta Wulandari atas tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Fuboru Indonesia sejak 14 Oktober 2014, belum dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya. Pasalnya, surat gugatan yang diajukan oleh Ratih, hanya dilampiri anjuran mediasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Desember 2014 tentang perselisihan kepentingan.

Dalam anjuran tersebut, diketahui permasalahan yang diadukan Ratih ke pegawai mediator adalah memperselisihkan mutasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap dirinya, terhitung 25 September 2014. Ratih meminta pegawai mediator untuk menyatakan tidak sah dan memerintahkan perusahaan mencabut surat mutasi kepada dirinya.

Ratih keberatan dimutasi dari kantor perusahaan yang berada di Komplek Industri, Taman, Sidoarjo ke kantor perusahaan yang di Jakarta sejak 26 September 2014. Atas pokok persoalan tersebut, pegawai mediator pada Dinsosnaker Sidoarjo hanya memberikan anjuran terkait permasalahan mutasi yang merupakan perselisihan kepentingan, dan tidak memberikan anjuran tentang perselisihan PHK.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tugiyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Ratih yang terdaftar dengan perkara Nomor 39/G/2015/PHI.Sby, berpendapat surat anjuran yang dilampirkan Ratih adalah merupakan anjuran yang hanya berkaitan dengan perselisihan kepentingan, dan tidak berisi perselisihan tentang PHK, ataupun ada lampiran anjuran lainnya terkait dengan perselisihan PHK.

“Menurut Majelis, pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat yaitu tentang pemutusan hubungan kerja, tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,” ujar Hakim Tugiyanto, Senin (29/6/2015).

Mempertimbangkan fakta hukum tersebut, Hakim Tugiyanto menganggap gugatan Ratih prematur, sehingga gugatan Ratih haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. “Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard),” lanjut Hakim Tugiyanto membacakan amar putusan. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of