Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
488

Berbeda Pendapat, Hakim Ad-Hoc Imam: Tak Perlu Ada Surat Skosing Untuk Membuat Putusan Sela

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bengkulu | Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang selama ini seringkali disertai tanpa adanya pembayaran upah saat menunggu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kerap dilakukan pengusaha. Meski perusahaan nyata-nyata tidak membayar upah pekerja, dan pekerja mengajukan gugatan upah di pengadilan, namun sulit dikabulkan karena tidak adanya surat skorsing.

Tetapi berbeda dengan Hakim Ad-Hoc Imam P Hidayah, ia tidak sependapat dengan kedua Hakim yang menjadi rekannya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam tuntutan yang diajukan oleh Zulpan Suri terhadap PT Wahana Tirtasari, terdapat permintaan putusan sela agar perusahaan membayar upahnya selama tidak dipekerjakan atas sebab PHK, sebesar Rp.6 juta. Namun, Zulpan tidak dapat membuktikan adanya tindakan skorsing.

Menurut Hakim Imam, Putusan Sela adalah untuk memberikan legalisasi atas suatu tindakan yang sangat mendesak, yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan dampak yang besar, maka apabila Mejelis Hakim menilai tindakan pengusaha tidak berlaku adil terhadap pekerja dan sangat mendesak untuk segera diatasi, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan cara menanyakan kepada Tergugat di dalam sidang pertama, apakah benar gaji Penggugat sudah dibayarkan atau belum dibayarkan? Dan kemudian haruslah ada bukti kwitansi pembayarannya jika benar sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

“Pembuktian tentang pembayarannya gaji dimaksud menjadi beban Tergugat untuk membuktikannya, apakah benar sudah dibayarkan atau belum sesuai dengan amanat Pasal 283 Rbg (Rehts Reglement Buitengewijsten), yang menyatakan, barangsiapa yang mempunyai hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal atau membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan tentang haknya tersebut,” ujar Hakim Imam.

“Bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan tentang sudah dibayarkannya gaji Penggugat. Oleh karenanya, maka terbuktilah sudah bahwa Upah Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga secara hukum sah Putusan Sela diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya,” lanjut ia.

Namun kedua Hakim lainnya, Hakim Itong Isnaeni Hidayat dan Hakim Ad-Hoc Murdan Lair berpendapat tidak diketemukan adanya bukti mengenai tindakan skorsing, yang dapat berakibat pada kewajiban perusahaan untuk membayar upah selama tidak mempekerjakan pekerjanya.

“Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dapat diketahui sebagai fakta hukum bahwa dalam perkara ini tidak terdapat tindakan skorsing, sehingga tidak terdapat bukti yang nyata bahwa pihak Pengusaha tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja, Bedasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa putusan sela tidak dapat dijatuhkan,” ujar Hakim Itong membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2015, Selasa (10/3/2015) lalu.

Peneliti Ketenagakerjaan pada Constitutional Review, Research and Consulting, Muhammad Hafidz mengapresiasi pendapat Hakim Ad-Hoc Imam dalam dissenting opinionnya. Menurutnya, selama ini Hakim PHI terlalu kaku dalam menerapkan hukum perdata pada persidangan di PHI. Tindakan skorsing tidak harus dibuktikan dengan surat tertulis. “Hakim bisa bertanya langsung kepada pengusaha, apakah masih membolehkan pekerja bekerja dan membayar upahnya? Jika sudah, pengusaha bisa diminta untuk membuktikannya,” ujar Hafidz kepada buruhonline.com.

Senada dengan Hafidz, Pengurus Serikat Pekerja Industri Manufaktur, Solihin mengaku telah menyerahkan draft revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Kementerian Ketenagakerjaan. Lanjut ia, diantaranya adalah mengusulkan perubahan Pasal 96 ayat (1) UU PPHI. “Makna kata terbukti dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU 2/2004, dapat juga dibuktikan dari sebuah pengakuan mengenai fakta, yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” ujar Solihin.

Berikut bunyi ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”.

Dan ketentun Pasal 96 ayat (1) UU PPHI, menyatakan, “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of