Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
441

Buruh Jawa Barat Minta MK Batalkan Pasal Kadaluarsa

Solihin (kiri) ditemani Labahari (kanan) setelah mendaftarkan permohonannya di MK, Senin (24/8/2015).
Solihin (kiri) ditemani Labahari (kanan) setelah mendaftarkan permohonannya di MK, Senin (24/8/2015).
Solihin (kiri) ditemani Labahari (kanan) setelah mendaftarkan permohonannya di MK, Senin (24/8/2015).

Jakarta | Khawatir suatu saat gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) akan dianggap lewat waktu (daluarsa), sebanyak 10 (sepuluh) buruh dari beberapa perusahaan di Jawa Barat, Senin (24/8/2015) mendaftarkan permohonan pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Para buruh mempersoalkan ketentuan Pasal 171 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). “Keberadaan kedua aturan tersebut, berpotensi merugikan kami untuk menempuh upaya hukum jika terjadi pemutusan hubungan kerja,” ujar Solihin, salah seorang Pemohon saat memberikan keterangannya di gedung MK, Jakarta.

Permohonan yang diberikan tanda terima Nomor 1493/PAN.MK/VIII/2015 itu, memaparkan hak konstitusional para Pemohon yang terdiri dari Muhammad Hafidz, Wahidin, Chairul Eillen Kurniawan, Solihin, Labahari, Afrizal, Deda Priyatna, Muhammad Arifin, Abdul Ghofur, dan Surahman, akan hilang akibat adanya batasan waktu pengajuan gugatan ke PHI paling lama setahun sejak diberitahukannya keputusan PHK oleh perusahaan.

“Dua teman kami yang di-PHK oleh perusahaannya, kini hilang hak pesangonnya setelah perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Alasannya, karena gugatan mereka telah kadaluarsa,” imbuh Solihin. Lebih lanjut ia menjelaskan, pada awalnya, gugatan mereka telah dikabulkan dan berhak atas uang pesangon oleh PHI Bandung, tetapi MA membatalkan putusan PHI tersebut. Solihin dan kawan-kawan, khawatir hal yang sama akan menimpa dirinya. “Kedua teman kami itu di-PHK dengan alasan kontraknya berakhir dan merokok ditempat kerja, bukan karena sedang ditahan atau mengundurkan diri,” tandasnya.

Kecemasan Solihin sangat beralasan, sebab menurut ketentuan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU PPHI, gugatan yang diajukan ke PHI setelah lebih dari setahun, hanya baru dianggap kadaluarsa apabila pekerja di-PHK karena ditahan pihak yang berwajib sesuai dengan Pasal 160 ayat (3), dan mengundurkan diri sesuai Pasal 162 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, berbunyi : Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruhdapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

Pasal 82 UU PPHI, berbunyi : Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Dalam petitumnya, Solihin meminta Pasal 171 dalam UU Ketenagakerjaan dan Pasal 82 pada UU PPHI, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of