Type to search

Sekitar Kita

Dua Belas Hal Yang Akan Diatur Dalam RPP Pengupahan

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan, yang akan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, dilanjutkan di era Pemerintahan Presiden Jokowi.

Dalam lampiran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015, terdapat beberapa RPP, yaitu diantaranya RPP Pengupahan. RPP tersebut, digadang-gadangkan akan mengatur kenaikan upah setiap 5 (lima) tahun sekali.

Dalam Keppres tanggal 29 April 2015 tersebut, RPP Pengupahan berisi 12 (dua belas) pokok materi muatan, yaitu kebijakan pengupahan, penghasilan layak, perlindungan upah, cara pengupahan, peninjauan upah, upah saat pekerja tidak masuk bekerja, upah lembur, penetapan upah minimum, upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, pengenaan denda dan pemotongan upah.

Dari 12 pokok materi muatan tersebut, terdapat 6 (enam) yang bukan menggantikan PP 8/1981 sebagai peraturan sebelumnya. Yaitu kebijakan pengupahan, penghasilan layak, peninjauan upah, upah lembur, penetapan upah minimum, upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.

RPP Pengupahan diprakarsai oleh Kementerian Ketenagakerjaan (dahulu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dengan nomor urut 24 setelah RPP tentang Program Jaminan Pensiun. RPP Pengupahan dibuat atas amanat Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *