Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.890

Gugatan Ditujukan ke Alamat Kantor Cabang, Hakim Mahrus: Gugatan Tepat

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Gorontalo | Gugatan Panto Mopangga terhadap PT Borwita Citra Prima, dinilai tepat dan tidak dapat dikatakan error in persona. Meskipun surat gugatan yang diajukan Panto pada 17 Maret 2015 di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo, hanya menyebutkan alamat kantor cabang PT Borwita di Gorontalo. Tetapi dengan mendasarkan pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengingat pula bahwa pekerja adalah kaum yang lemah sehingga gugatan diajukan dimana tenpat pekerja bekerja.

Demikian salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI Gorontalo, yang diketuai oleh Hakim Mahrus. Sebelumnya PT Borwita mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Panto. Perusahaan berdalih, kedudukan PT Borwita berdasarkan akta pendirian perusahaan berada di Jl. Raya Taman No. 48A, Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan Panto mengajukan gugatan ke kantor cabang perusahaan yang berada di Desa Timuato, Gorontalo.

Menurut Hakim Mahrus, suatu hal yang tidak realistis apabila suatu perusahaan yang hendak digugat itu berpusat di Tokyo atau New York, berarti pengadilan harus diajukan pada pengadilan Tokyo atau New York. Padahal perusahaan itu mempunyai cabang atau perwakilan di Jakarta atau di kota lain di Indonesia.

“Memperhatikan kesulitan yang demikian praktek peradilan melenturkan penerapannya mengizinkan cabang atau perwakilan sebagai pihak baik menjadi Penggugat atau Tergugat. Sedangkan yang bertindak mewakilinya didepan pengadilan adalah kepala cabang atau kepala perwakilan”, ujar Hakim Mahrus sambil mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal. 134.

Hakim Mahrus juga mengatakan, bahwa hal tersebut juga pernah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3562K/Pdt/1984. “Menimbang, bahwa atas dasar kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang adanya error in persona dalam perkara ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak,” tambahnya.

Panto terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja, karena diputuskan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu PHI. Tetapi perusahaan beralasan, PHK yang dilakukannya telah tepat. Karena Panto telah tidak pernah masuk bekerja selama lebih dari lima hari berturut-turut.

Terhadap hal tersebut, Hakim Mahrus menyatakan dalam Putusannya Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2015, hanya menghukum perusahaan membayar uang ganti kerugian. “Menghukum Tergugat membayar uang Penggantian hak sebesar 15% dari pesangon dan Penghargaan sebesar dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah,” ujar Hakim Mahrus membacakan amar putusan, Kamis (21/5/2015) lalu. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of