Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
416

Hakim Maringan: Upah Skorsing Hanya Enam Bulan

Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)
Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)
Ilustrasi. (foto: fajar.co.id)

Karawang | Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung, Selasa (23/6/2015) dalam perkara pemutusan hubungan kerja antara PT Asia Pacific Fibers Tbk, yang berkedudukan di Desa Kiara Payung, Kec. Klari, Kabupaten Karawang sebagai Penggugat dengan Kuntjahyo dan Junianto sebagai Tergugat, menetapkan upah selama skorsing hanya 6 (enam) bulan.

Keputusan tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Menurut Hakim Maringan, Kepmenakertrans 78 masih dapat dijadikan dasar hukum dalam mengambil keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Karena upah para Tergugat dalam proses tidak dibayarkan sampai dengan ada keputusan pengadilan maka sesuai dengan Kepmenakertras No.78/MEN/2001 Vide Pasal 191 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (4) maka upah Para Tergugat selama 6 (enam) bulan dari bulan Agustus 2014 sampai dengan Januari 2015 harus dibayar oleh Penggugat,” ujarnya.

Selain itu, Hakim Maringan juga menyebutkan, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pekerja berupa anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, bukanlah produk hukum.

“Majelis Hakim bersikap tidak sependapat dengan anjuran tersebut dan bukti T-12 tentang Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 9 Januari 2015 dan bukti T-13 tentang Rekomendasi dan Risalah dari DPRD Kabupaten Karawang Komisi D hasil hearing tanggal 21 Januari 2015, Majelis Hakim bukti T-12 dan T-13 bukanlah produk hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial yang sifatnya berupa surat dan rekomendasi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum,” lanjut Maringan membacakan amar pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of