Type to search

Berita

Hakim Tugiyanto: Tak Dibenarkan Menegakkan Aturan Dengan Cara Langgar Peraturan Lain

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Sidoarjo | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (27/7/2015) membatalkan Surat Peringatan (SP) III dan Skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sugiono oleh PT Langgeng Makmur Industri Tbk, yang berlokasi di Jalan. Letjend. Sutoyo, 256 Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo itu. Pasalnya, menurut Hakim Tugiyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara PHK tersebut, SP III yang diberikan oleh perusahaan dengan alasan Sugiono menolak diberikan SP II, adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Hakim Tugiyanto beralasan, penolakan Sugiono terhadap pemberian SP II tidak wajar jika dijatuhi SP III. Sebab, pemberian SP adalah bagian dari pembinaan atas suatu perbuatan yang berbentuk melanggar aturan, bukan akibat dari penolakan pemberian SP. “Majelis menilai bahwa fungsi utama pemberian sanksi kepada pekerja/buruh adalah fungsi pembinaan, tujuannya agar kinerja dan hubungan pekerja/buruh dengan pengusahanya lebih baik, selain itu dalam pemberian sanksi selain harus diatur secara rinci juga harus diberikan bobot secara proporsional atau seimbang, atau dalam istilah hukum adil,” tandasnya.

Selain itu, Hakim Tugiyanto dalam Putusan Nomor 54/G/2015/PHI.Sby menilai, hubungan kerja antara keduanya diwarnai perbedaan dan pertentangan norma secara tajam, yang berdampak pada sulitnya membangun hubungan yang kondusif. Sehingga sangatlah wajar, jika antara pekerja dengan perusahaan saling berbalas tindakan yang bersifat negatif dan saling merugikan. “Harusnya yang lebih baik adalah sebelum masing-masing pihak melakukan kegiatan apapun, maka harus diadakan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu, sehingga di kemudian hari, tidak ada pihak yang berdalih melakukan penegakan peraturan dengan cara melanggar peraturan yang lain,” saran Hakim Tugiyanto.

Lebih lanjut Hakim Tugiyanto mengatakan, “Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara ini tentang perselisihan hak sesuai dengan lampiran Anjuran pada surat gugatan Penggugat, maka dengan pertimbangan akan adanya harapan upaya perbaikan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dalam membangun sistem hubungan industrial yang lebih baik, selain itu juga dalam rangka menjamin terciptanya kepastian hukum, maka tuntutan bekerja kembali dinyatakan cukup beralasan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan.” (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *