Type to search

Berita

Iuran Serikat Pekerja Dianggap Pungutan Liar, PHI Bandung Tolak Dalil Pengusaha

Share
Ilustrasi. (foto: yulianurz)

Ilustrasi. (foto: yulianurz)

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, menolak dalil PT ICO Technology yang menyatakan tindakan Ronald Syahrial, Tony Gunawan dan Rahmat Maulana Yusup memungut uang sebesar Rp.10 ribu setiap bulan terhadap para pekerja adalah pungutan liar, demikian amar pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Meskipun Ronald dan kedua temannya tidak mempunyai legal standing untuk bertindak atas nama suatu serikat pekerja, akibat belum diberitahukan keberadaan serikat pekerja ke pihak perusahaan, namun tidak terbukti adanya keberatan atas pemungutan uang yang disebut sebagai iuran serikat pekerja.

“Menimbang, bahwa terlepas Para Penggugat mempunyai legal standing atau tidak dalam pemungutan uang Rp 10.000,- dari setiap pekerja di perusahaan Tergugat I, akan tetapi oleh karena dipersidangan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa para pekerja di perusahaan Tergugat I keberatan atas pemungutan uang tersebut, maka dalil Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum,” ujar Hakim Jonlar Purba selaku Ketua Majelis Hakim, Senin (8/6/2015) lalu.

Tidak diakuinya keberadaan serikat pekerja yang diurus oleh Ronald, dkk, diantaranya adalah karena disebabkan alamat serikat pekerja berada di alamat yang tidak sama dengan alamat perusahaan, serta nama serikat pekerjanya pun tidak sesuai dengan nama perusahaan. Hal demikian menurut Hakim Jonlar, pembentukan serikat pekerja oleh Ronald, dkk bertentangan dengan asas bertanggung-jawab, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Tetapi, ketidaksesuaian alamat dan nama perusahaan yang dicantumkan dalam Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, bukanlah semata-mata kesalahan Ronald, dkk. Sebab, seharusnya Dinas Tenaga Kerja melakukan penyesuaian data nama dan alamat perusahaan sebelum menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja. “Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta itu terjadi menurut hemat Majelis Hakim bukanlah semata-mata kesalahan Para Penggugat akan tetapi aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat juga dianggap melakukan perbuatan yang tidak cermat,” lanjut Hakim Jonlar.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PHI Bandung menolak alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) pertanggal 11 November 2013 terhadap Ronald, dkk, yang dilakukan oleh perusahaan di Jl. Kopo Jaya III No. 7 B, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung itu. (***Ys)

Hits: 9

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *