Type to search

Buruh Migran

Jangan Sampai Indonesia Dijuluki Negara Human Trafficking Berlogo Garuda

Share

cropped-cropped-stop-human-trafficking-e13684190749111-710x355Malaysia | Peran Pemerintah dalam menangani permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak serius, dengan mudah para pejabat mengatakan masih akan di pelajari. “Itu akan terus terjadi, karena alasan itu akan muncul lagi ketika berganti kabinet baru,” ujar Asroni seorang TKI kawakan di Malaysia kepada buruhonline.com, Kamis, (27/8).

Lanjut, kata Roni, ketika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), sudah terbukti tidak berpihak kepada TKI dan memakan waktu lama untuk diubah, sementara korban kebijakan semakin banyak dari kalangan TKI. Sudah  seharusnya pemerintah mengeluarkan keputusan darurat terkait masalah-masalah TKI yang banyak muncul.

“Bagaimana mungkin seorang menteri cuma bilang masih akan dipelajari, terus kapan kerjanya, dan kapan eksekusinya,” tanya Asroni yang sudah 20 tahun lebih mencari nafkah di Malaysia. Lebih lanjut, kata ia, Mulai dari PJTKI, disitulah TKI  di bohongi, diperas, di diskriminasi, dan dibentuk agar terima dan  nurut. Dirinya berharap, jangan sampai ada julukan human traffikcing berlogo garuda.

“Semua kasus masih dalam tahap dipelajari kata Pak Hanif selaku Menteri. Padahal kasus TKI sudah puluhan tahun menggunung di Kemenaker, BNP2TKI, dan KJRI/KBRI. Setiap ganti pemerintahan begitu terus putarannya,” timpal ia.

UU PPTKILN yang ada, dinilai belum bisa memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh TKI. “TKI itu banyak profesinya, ada yang di rumah tangga, pabrik, kebun, travel, bahkan di laut. Apakah UU PPTKILN sudah melindungi semua ragam profesi TKI,” tutur Roni. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *