Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
351

Jelang Survei Upah, RPP Kenaikan Upah Lima Tahun Sekali Lolos Harmonisasi

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo, Minggu (2/8/2015) kemarin, membenarkan akan adanya aturan baru berupa Peraturan Menteri (Permen), terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai sistem pengupahan sebagai aturan baru.

Dalam PP tersebut, ditetapkan bahwa peninjauan komponen jenis kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu indikator dasar dalam penghitungan upah minimum pekerja dilakukan setiap lima tahun sekali.

Adapun mengenai ketentuan besaran nilai dasar dari penghitungan KHL yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) akan diatur secara terpisah dalam Permen Ketenagakerjaan. Sehingga, artinya akan ada dua regulasi yang menaungi tata cara sistem pengupahan nasional.

“Benar, nanti ada permenaker sendiri untuk aturan aplikasinya,” ujar Wahyu. Menurut ia, Rancangan PP Sistem Pengupahan sudah lama dibahas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan telah lolos diharmonisasi serta akan segera ditanda-tangani oleh Presiden Joko Widodo.

Lanjut Wahyu, Pemernaker yang merupakan peraturan pelaksana dari PP Sistem Pengupahan nantinya, juga akan mengatur tentang validasi data dari BPS yang merupakan acuan kebutuhan hidup masyarakat. “Intinya permen itu mengatur aplikasi dan data BPS,” tutupnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of