Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
554

Kesepakatan Tanpa Ditandatangani Para Pihak, PHI: Dapat Dibatalkan

Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)
Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)

Bekasi | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, membatalkan kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan tanggal 15 April 2014, antara Ventje Tampinongkol dengan PT Smurfit Container Indonesia, yang berada di JI. Industri Selatan 2 Blok LL – 3 Kawasan Industri Cikarang Tahap II, Cikarang – Bekasi. Alasannya adalah karena Ventje selaku pihak pekerja, tidak turut menanda-tangani surat pernyataan tersebut.

Menurut Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung, meskipun perusahaan yang diwakili oleh Gunadi Setiawan selaku Direktur perusahaan telah menanda-tangani surat pernyataan kesediaan memberikan uang kompensasi sebesar Rp.362,5 juta secara bertahap, jika Ventje mau mengundurkan diri. Namun oleh karena, Ventje tidak turut menanda-tangani, maka hal demikian tidak memenuhi asas konsensualitas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa syarat sebuah perjanjian, adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. “Menimbang, bahwa karena terbukti surat pernyataan tertanggal 15 April 2014 tidak ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, sehingga tidak dapat dikatagorikan telah terjadi kesepakatan. Karena syarat subyek hukumnya tidak terpenuhi, dan syarat penandangatan harus ditanda-tandangi kedua belah pihak telah ditegaskan dalam Pasal 1869 KUH-Perdata dan 1874 KUH-Perdata. Dengan demikian surat pernyataan bukan merupakan perjanjian dan tidak mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga surat pernyataan tertanggal 15 April 2014 dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata jo. Pasal 1338 tentang azas kebebasan berkontrak,” ujar Hakim Maringan.

Dengan dibatalkannya surat pernyataan tertanggal 15 April 2014, maka Hakim Maringan menganggap pengunduran diri tanggal 17 April 2014, yang dibuat Ventje melalui surat elektronik (e-mail) kepada Gunadi Setiawan, haruslah dinyatakan sah. “Meskipun tidak mengajukan surat permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari (vide Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-undang No.13 Tahun 2003) karena penggugat telah menyatakan Resign kepada Tergugat dan karyawan lainnya maka Pengunduran diri Penggugat atas kemauan sendiri haruslah dinyatakan sah terhitung tanggal 17 April 2014,” tandas Hakim Maringan, Selasa (16/6/2015).

Mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja terhadap Ventje yang telah bekerja selama 9 tahun dengan upah sebesar Rp.16,8 juta perbulan, dikategorikan sebagai PHK karena mengundurkan diri. Karenanya, Hakim Maringan memerintahkan perusahaan untuk membayar uang penggantian hak sebesar Rp.30 juta. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of