Type to search

Buruh Migran

Kunjungi Hong Kong, Menaker Gelagapan Dicecar Pertanyaan Para TKI

Share
Menaker dialog dengan para TKI di Hong Kong dikantor PCI NU Hong Kong.

Menaker dialog dengan para TKI di Hong Kong dikantor PCI NU Hong Kong.

Hong Kong | Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri gelagapan diserbu banyak pertanyaan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat sedang berkunjung ke Hong Kong, beberapa hari lalu. Saat kepergok, Sang menteri hanya mampu mengatakan “akan saya pelajari” kasus-kasus yang dicecar para TKI.

Menaker datang ke Hong Kong bertemu dengan Sekretaris Kantor Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Administrasi Khusus Hong Kong, Matthew Cheung, untuk membahas kebijakan terkait pengiriman dan penempatan TKI di Hong Kong dan Makau. Dalam pertemuan mendadak malam hari itu, terlihat Menaker didampingi istrinya serta rombongan dari Dirjen Pembinaan dan Penempatan (Binapenta) Kemenaker.

Aliansi migran Progresif (AMP) terlihat kesal, karena Menteri hanya bisa berjanji akan mempelajari pengaduan yang mereka sampaikan. Kunjungan diam-diam itu akhirnya ditinggalkan percuma oleh para TKI yang harus buru-buru pulang. “Masalah system online yang menyebabkan Overcharging  (kelebihan biaya penempatan) yang terus menghisap para pahlawan devisa,  TKI terancam mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan bahkan keluarga di kampung diteror Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) yang menagih biaya penempatan sebagai utang. Itu bagaimana solusinya?” ujar Umi Sudarto, perwakilan AMP.

Lanjut, Umi, sistem online dan overcharging ini juga banyak mengakibatkan TKI memilih Overstay (Kelebihan ijin tinggal) untuk menghindari kejaran para agensi yang juga menagih utang biaya penempatan. “Kami minta agar Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) segera dihapus, bukan diganti dengan e-KTKLN. Jokowi ternyata tidak menepati janjinya menghapus KTKLN seperti janjinya saat dialog online dengan Jutaan TKI diseluruh penjuru dunia penempatan,” tambah Umi dan sejumlah TKI yang ikut hadir dalam dialog tersebut.

Menteri berkelit tidak berani melanggar UU, karena bisa di impeachment oleh parlemen. Faktanya, Pemerintah hanya merubah kartu tersebut menjadi kartu elektronik (e-KTKLN), dan tetap membebani TKI untuk wajib bayar asuransi perlindungan swasta. Terhadap pemerasan yang dialami BMI saat hendak melanjutkan kerja ke luar negeri, Dhakiri hanya menjawab silahkan melaporkan persoalan tersebut.

Kemenaker sudah memerintahkan kepada BNP2TKI agar tidak mencetak KTKLN lagi. Faktanya, masih banyak TKI yang dicekal di Pelabuhan Udara (Bandara) karena tidak memiliki KTKLN. Seharusnya pemerintah segera mengeluarkan Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) sehubungan dengan tindakan kejahatan terhadap TKI akibat KTKLN. Saat disinggung masalah asuransi dan prosedur pengurusan Klaim Asuransi, Dhakiri terlihat bingung tidak memahami prosedural asuransi tersebut. Bahkan dari rombongan yang mendampingi sang menteri juga terlihat bingung lalu meminta bantuan staf dari KJRI Hong Kong untuk menjawab cecaran para TKI tentang asuransi tersebut.

AMP menegaskan kembali tuntutannya agar segera memberlakukan kontrak mandiri bagi TKI di Hong Kong. “Kami juga meminta agar Pemerintah membebaskan TKI menggunakan atau tidak menggunakan jasa PPTKIS dalam mencari dan membuat perjanjian kerja dengan majikan,” tuntutnya pada menteri lompat pagar itu. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *